RI Butuh Rp 2.800 T Agar Ekonomi Bisa Tumbuh 6,1%

Jakarta - Pertumbuhan ekonomi di atas 6% pada 2018 menjadi target ambisius pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan dana Rp 2.800 triliun, di luar belanja pemerintah.

Dana tersebut meliputi realisasi investasi langsung, baik asing maupun dalam negeri sebesar Rp 800 triliun. Kemudian pasar keuangan harus menggulirkan Rp 1.300 triliun, dan belanja modal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp 700 triliun.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

"Dari PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Negara) Rp 800 triliun, perbankan dan capital market yang bisa mengenerate atau menghasilkan sumber dana invesatasi mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, dan dari sisi BUMN yang harus melakukan belanja modal atau capital expenditure-nya diharapkan mendekati Rp 700 triliun," jelasnya.

Artinya, kata Sri Mulyani, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari pemerintah. Pemerintah hanya perlu melanjutkan program dan kebijakan untuk penciptaan kemudahaan berusaha di dalam negeri.

"Sehingga tidak semua tekanan untuk mencapai pertumbuhan 6,1% adalah berasal dari pemerintah," imbuhnya.

Secara keseluruhan, investasi memang diharapkan tumbuh di atas 10%. Sementara itu konsumsi digenjot di atas level 5% dan inflasi tidak boleh lebih dari 4%. Ekspor Indonesia harus diupayakan meninggalkan level negatif.

Sri Mulyani menambahkan, bila dibagi berdasarkan sektor, maka sektor perhubungan, komunikasi dan jasa perdagangan bisa pada kisaran 9-10%. Sementara itu sektor pertanian dan perikanan bisa tumbuh 5-5,4%. Sektor pertambangan tidak banyak diharapkan.

"Itu adalah hal yang ingin kita fokuskan. Dan tentu sektor pertambangan masih mengalami konsolidasi," tegas Sri Mulyani. (mkl/wdl)