Sri Mulyani: Tax Amnesty Juga Pengampunan untuk Ditjen Pajak

Jakarta - Program pengampunan pajak atau tax amnesty seringkali didengungkan sebagai mekanisme untuk pengampunan wajib pajak yang telah melakukan kesalahan. Padahal sebenarnya bukan hanya itu, tax amnesty juga merupakan mekanisme untuk pengampunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat berdialog dengan perbankan di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, SCBD, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

"Tax amnesty tidak hanya mengampuni wajib pajak, sebetulnya UU tax amnesty itu mengampuni DJP karena dianggap mereka juga selama ini lalai mengumpulkan pajak," jelasnya.

DJP memiliki tugas untuk mengumpulkan pajak. Bila masyarakat tidak membayar pajak dengan benar, maka seharusnya DJP memiliki upaya untuk membuat masyarakat dengan benar. Cara yang sudah diatur dalam regulasi tentunya.

"Kalau tidak ada yang membayar pajak berarti kan dia sendiri nggak menagih," terang Sri Mulyani.

Banyak hal yang memang harus diperbaiki dalam tubuh DJP, terutama dari sisi kapasitas, pengelolaan data, keahlian, kompetensi, kewibawaan serta integritas. Ini akan segera dibenahi oleh Sri Mulyani.

"Dalam perjalanannya memang banyak yang harus dibenahi," tegasnya.

Tax amnesty adalah babak baru dalam perjalanan pajak di Indonesia. Menurut Sri Mulyani, ini merupakan kebijakan strategis agar pajak di Indonesia bisa berubah total.

"Amnesti pajak ini lembaran baru di mana kedua belah pihak wajib pajak dan DJP sama-sama diampuni melalui UU ini dan memunculkan babak baru hubungan antara petugas pajak dan wajib pajak yang berdasarkan nilai integritas," kata Sri Mulyani.

"Tentu dengan hal ini kita harapkan, wajib pajak yang kemudian datang yang declare dan melakukan tebusan akan jadi basis pajak yang baru," ujarnya. (mkl/hns)