Sri Mulyani: Persatuan Gereja Hingga Pengajian Ikut Tax Amnesty

Jakarta - Program tax amnesty alias pengampunan pajak sudah diikuti oleh berbagai wajib pajak pribadi maupun badan. Keikutsertaan berbagai kelompok tidak terlepas dari maraknya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di berbagai daerah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan program pengampunan pajak oleh berbagai elemen masyarakat. Kelompok keagamaan juga ikut serta menyukseskan program ini, dan menyumbangkan penerimaan pajak yang cukup signifikan.

"Di sisi lain kalau kita lihat potensi ada cerita, bahwa melalui sosialisasi ada orang yang ikut tax amnesty. Banyak kepala kantor yang nggak kira bahwa ada orang dari persatuan gereja atau pengajian ikut tax amnesty, dan setorannya cukup banyak," kata Sri Mulyani, dalam Dialog Perpajakan di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa malam (8/11/2016).

Namun di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, tingkat kepatuhan pajak mereka yang berprofesi sebagai notaris terbilang masih sangat rendah. Sri Mulyani mengatakan, di sebuah daerah hanya 11 notaris yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), dari 60 notaris yang tercatat.

"Ada notaris di salah satu provinsi yang sering saya jadikan sebagai contoh favorit saya. Ada yang terdaftar notarisnya 60 atau 40, yang punya NPWP cuma 11 itu," ujar Sri Mulyani.

Sehingga jika tidak ditindaklanjuti akan mencederai asas keadilan, di mana 11 notaris memiliki NPWP dan bayar pajak, sedangkan sisanya dibiarkan tanpa dikenai hukuman.

Sehingga program tax amnesty yang dijalankan pemerintah sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam sektor pajak Indonesia.

"Jadi memang saya mengakui bahwa reformasi pajak suatu paket yang tidak terpisahkan dari sisi tax amnesty ini, Kami akan terus mendengarkan dan ingin mendapatkan masukan mengenai bagaimana kami bersikap," tutur Sri Mulyani. (wdl/wdl)