Penerimaan Negara Kurang Rp 219 Triliun, Ini Jurus Sri Mulyani

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan akan ada kekurangan (shortfall) penerimaan negara dalam APBN-P 2016. Kekurangan itu sebesar Rp 219 triliun.

"Penerimaan diperkirakan shortfall Rp 219 triliun dari APBN-P 2016. Dari sisi belanja dilakukan koreksi dengan pemotongan Rp 165 triliun. Kami akan terus menjaga dari sisi fiskal, bahwa agar kuartal IV aktivitas dan instrumen fiskal memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

Selain itu, Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan kembali menerbitkan utang untuk menutup kekurangan penerimaan APBN-P 2016.

"Pemerintah tetap komitmen menjaga defisit APBN-P 2016 pada 2,7% dari GDP. Dan pembiayaan untuk mendanai defisit 2,7% akan dilakukan melalui penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) yang saat ini sudah mencapai 98,7%, sisanya akan dipenuhi dari penerbitan pasar domestik," jelasnya.

Dia menuturkan, kekurangan yang akan ditutup dari utang tersebut masih bisa ditekan lagi jika ada efisiensi lagi dalam belanja K/L.

"Akhir tahun biasanya merupakan eksekusi procurement dari sisi yang dilakukan. Apakah K/L bisa eksekusi terutama belanja modal dan barang yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan pengadaan yang baik bahkan K/L bisa saving. Katakan anggaran Rp 100 triliun, tapi karena pengadaan baik cuma Rp 80 triliun. Di akhir tahun biasanya mereka sampaikan sisa dan minta izin gunakan sisa anggaran," terang Sri Mulyani. (hns/hns)