Soal Upah, Buruh Masih Tunggu Penetapan dari Bupati dan Wali Kota

Jakarta - Pemerintah sudah menyatakan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2017 sebesar 8,25%. Besaran kenaikan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 yang dihitung berdasarkan inflasi September 2015 hingga September 2016 alias year on year (yoy).

Pada tanggal 1 November 2016 lalu, seluruh gubernur se-Indonesia serentak menyerahkan usulan kenaikan UMP dari 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan, usulan kenaikan UMP dari bupati dan wali kota baru akan diserahkan 15-17 November mendatang.

Nantinya, kenaikan UMP masing-masing kabupaten dan kota akan disahkan oleh setiap bupati dan wali kota, sedangkan gubernur akan menyetujui dengan membuat Surat Keputusan (SK).

"Itu provinsi menurut aturan yang UMP 60 hari sebelum 1 Januari 2017, yaitu 1 November. kalau kabupaten dan kota 40 hari sebelum 1 Januari sekitar 15-17 November," tutur Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Minggu (13/11/2016).

Said Iqbal menambahkan, kenaikan UMP sebesar 8,25% tahun depan merupakan besaran minimum. Masing-masing bupati dan wali kota bisa menentukan kenaikan UMP di atas 8,25% tergantung dari kondisi ekonomi masing-masing kabupaten atau kota.

Bupati dan wali kota merumuskan kenaikan UMP 2017 dengan melibatkan beberapa unsur, seperti buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah setempat.

"Bahwa sesuai PP itu 8,25% minimal, kalau bupati dan wali kota di atas 8,25% boleh aja, yang salah itu kalau di bawah," ujarnya. (dna/dna)