Revisi UU Anti Monopoli Harus Sentuh Substansi dan Kelembagaan KPPU

Jakarta - Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan direvisi. Usulan revisi diajukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke DPR.

Menurut Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, revisi UU tersebut seharusnya menyentuh substansi, termasuk kelembagaannya.

Misalnya, soal pengertian monopoli. Menurut Sutrisno, pengertian monopoli di UU tersebut sangat 'karet' atau mudah berubah-ubah.

"Pengertian monopoli 'sangat karet'. Sebagian besar pasal dalam UU ini selalu dikatakan, apabila menimbulkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Tapi ujung-ujungnya perbuatan tidak jujur dan melawan hukum," ujar Sutrisno dalam acara Economic Challenges di Metro TV, Selasa (15/11/2016).

Revisi lainnya tentang kewenangan berlebih yang dimiliki KPPU. Menurut Sutrisno, KPPU saat ini memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, menyidangkan, hingga memutus laporan praktik monopoli.

"Tidak ada satu lembaga pun di Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa sekaligus menghukum. KPK saja hanya memeriksa, yang memutus adalah Pengadilan Tipikor," kata Sutrisno. (hns/dna)