Bangun Terminal Bus Hingga Pelabuhan, Pemerintah Butuh Rp 1.283 Triliun

Jakarta - Investasi infrastruktur transportasi di Indonesia bakal menelan biaya sekitar Rp 1.283 triliun hingga 2019 mendatang. Sejumlah infrastruktur transportasi ini di antaranya jalur kereta, terminal bus, pelabuhan, hingga bandara.

Dari jumlah tersebut, pemerintah sendiri hanya mampu berkontribusi sekira 30% nya akibat keterbatasan dana yang ada. Sisanya akan disediakan oleh BUMN, swasta, dan juga public private partnership (PPP).

Demikian yang diucapkan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

"Pembangunan infrastruktur kita 2015-2019 dibutuhkan dana kurang lebih Rp 1.283 triliun. Dari alokasi anggaran tersebut, diperkirakan Pemerintah hanya mampu melakukan sebanyak Rp 491 triliun. Sehingga terjadi kekurangan pendanaan untuk mengatasi hal tersebut," ucapnya.

Budi menegaskan, guna mempercepat pembangunan infrastruktur, maka diperlukan alternatif pendanaan lainnya, yakni peningkatan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

"Ketika pembangunan infrastruktur ingin dipercepat, pada masa mendatang, ketergantungan kepada APBN tidak dapat dipertahankan lagi. Saya tegaskan sekali lagi, ketergantungan kepada APBN tidak dapat dipertahankan lagi. Alternatif pendanaan lainnya adalah peningkatan peran swasta dan BUMN dalam melakukan infrastruktur transportasi," tegas Budi.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia kerap terkendala oleh masalah pembebasan lahan.

"Kendalanya dalam kerjasama swasta, seperti sulitnya pengadaan tanah. Ketidakmampuan sektor swasta untuk masuk ke dalam investasi yang berisiko," tukas dia.

(ang/ang)