Ini Daftar Proyek Infrastruktur Transportasi RI yang Swasta Boleh Ikut

Jakarta - Kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi di Indonesia hingga 2019 mendatang mencapai Rp 1.283 triliun. Jumlah ini sendiri hanya dapat dibiayai sekira 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.

Pemerintah sendiri berupaya untuk memperluas ruang gerak fiskal melalui peningkatan penerimaan pajak, dan PNBP untuk kegiatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan peran APBD, BUMN dan swasta.

Namun pada masa mendatang, ketika pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi harus dipercepat, ketergantungan kepada APBN tidak dapat dipertahankan.

"Alternatif pendanaan lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah melalui peningkatan peran swasta," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja Nasional di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Budi menyampaikan beberapa proyek perhubungan yang diusulkan dibiayai skema pembiayaan alternatif selain APBN.

Beberapa proyek tersebut, di antaranya :
1. Pengembangan terminal Mengwi di Badung, Bali
2. Pengembangan terminal Tirtonadi, Solo
3. Pembangunan Angkutan Massal Perkotaan
4. Kereta Api (KA) Express Line Bandara Internasional Soekarno-Hatta
5. Program pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarno, Solo
6. Program pembangunan KA Kertapati-Simpang Tanjung-Api-Api
7. Program pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
8. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung
9. Bandara Karawang
10. Bandara Bali Utara

Selain itu, pemerintah juga akan mengupayakan kerja sama pemanfaatan barang milik negara, dengan melakukan pola kerjasama pengelolaan pelabuhan antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pada pelabuhan yang telah diusahakan secara komersial dan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

"Saat ini ada 10 lokasi pelabuhan yang siap untuk dilakukan kerja sama pemanfaatan dengan PT. Pelindo I, II, III dan IV (Persero)," tutur Budi.

10 lokasi tersebut di antaranya KSOP Gunung Sitoli, KSOP Sintete, KSOP Badas, KSOP Lembar, KSOP Bima, KSOP Kendari, KSOP Arar, KSOP Bitung, KSOP Manokwari dan KSOP Merauke.

Sedangkan di sektor perhubungan udara terdapat 5 bandar udara yaitu Bandara Samarinda Baru-Samarinda, Bandara Hananjoedin-Tanjungpandan, Bandara Kalimarau-Berau, Bandara Radin Inten II-Lampung dan Bandara Juwata-Tarakan yang saat ini dalam proses untuk dapat dikerjasamakan pemanfaatan dengan Angkasa Pura I dan II.

"Jadi insentif sekarang sudah banyak sekali dengan berikan pelabuhan yang sudah eksis itu sudah besar. Selama ini kan tidak ada kesempatan untuk kelola swasta dan selama ini harus bersaing dengan UPT yang ada di pelabuhan sendiri. Sekarang dilakukan sendiri dan improve sendiri, menjadi kekuatan sendiri. Kapal perintis juga akan diberikan kepada swasta dan BUMN agar kepastian penggunaan tercapai dan bisa penghematan pada anggaran," tukas Budi. (ang/ang)