Ini Cara Pemerintah Cari Dana Infrastruktur Lewat Swasta

Jakarta - Pemerintah masih memerlukan inovasi-inovasi lain dalam bentuk skema pendanaan alternatif untuk mengoptimalisasi ruang fiskal Pemerintah. Terkait hal ini, salah satu alternatif yang dikembangkan pemerintah adalah skema partisipasi swasta dalam memanfaatkan aset infrastruktur eksisting Pemerintah, yaitu dalam skema Limited Concession Scheme (LCS).

Skema ini sendiri sedikit berbeda dengan sekuritisasi aset. Meski nantinya pihak swasta juga akan memberikan dana segar di awal, namun pemerintah masih memiliki dividen atau pendapatan dari proyek tersebut, sehingga pelepasan aset yang dimiliki jumlahnya tidak seluruhnya melainkan terbatas.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Tim Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo dalam Rapat Kerja Nasional Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

"Kalau sekuritisasi beli putus, ini (LCS) tidak. LCS ini asetnya masih ada di kita, dikelola bersama-sama dengan swasta," ungkapnya.

"Seperti bandara misalkan. AP II ini masih bisa mengelola, cuma porsinya diperkecil. Karena kita kerjasamakan dengan swasta, tapi swasta bayar upfront payment, bayar dana yang besar ke AP, sehingga AP bisa ngembangin ke yang lain dan nggak pakai APBN. Ini dimanfaatkan AP untuk mengembangkan yang lain," tambahnya.

Skema ini sendiri, kata dia, lebih baik dari sekuritisasi aset, dikarenakan BUMN masih memiliki nilai tambah selain dapat dana segar di awal.

"Antara sekuritisasi dan LCS ini nggak banyak berbeda. Tapi dari hak pengelolaannya, sekuritisasi ini swasta masuk, kita lepas. Kalau LCS ini masih ada transfer teknologinya. Si BUMN bisa lebih pintar di yang lain-lain. Sama-sama dapat cash besar, tapi ada nilai lebih," katanya.

Proyek-proyek yang akan ditawarkan sendiri juga sama dengan jenis proyek yang diinginkan lewat sekuritisasi aset, yakni yang berjenis brown field atau sudah jelas arus pendapatannya. Beberapa proyek yang akan ditawarkan, seperti infrastruktur bandara dan pelabuhan.

Namun demikian, masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait skema ini, mengingat hal ini menyangkut lintas kementerian, mulai dari Kementerian Keuangan, Perhubungan hingga BUMN.

"Ini masih kajian sih, apakah ini workable atau tidak. Ini pasti akan ada pertentangan. AP II dan BUMN akan ngasih dividen, mungkin masih diberikan, tapi kan dividen lebih kecil. Tapi kan ini ada upfront fee di depan yang bisa buat biayain lain-lain. Kalau kita hanya melihat kacamata dividen, teman-teman BUMN bilang pasti kecil. Tapi uang yang di awal ini bisa buat biayain yang lain. Sekaligus infrastruktur yang lain bisa lebih bagus. Jadi kita harus melihat luas," tandasnya. (drk/drk)