Ketemu Jokowi, Luhut Lapor Perkembangan Proyek Kereta Kencang JKT-SBY

Ketemu Jokowi, Luhut Lapor Perkembangan Proyek Kereta Kencang JKT-SBY

Ray Jordan - detikFinance
Kamis, 17 Nov 2016 20:51 WIB
Foto: Maikel Jefriando
Jakarta - Menteri Koodinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan, hari ini (Kamis, 17/11/2016) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada beberapa hal yang disampaikan Luhut ke Jokowi, salah satunya soal progres kereta kencang Jakarta-Surabaya.

Menurut Luhut, saat ini sedang menyiapkan feasibility study (FS) atau studi kelayakan yang akan dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Dalam proses FS tersebut, BPPT akan dibantu pihak Jepang untuk teknisnya.

Studi kelayakan akan mulai pada Januari 2017 dan diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat, misalnya 6 bulan. Namun, Luhut menegaskan, jangka waktu 6 bulan itu bukan sesuatu yang pasti karena secara teknis ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih mendalam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misalnya, beloknya terlalu tajam mesti dilurusin, hampir 900 underpass yang harus dibuat. Nah semua menyangkut masalah teknis yang perlu dihitung dengan cermat," kata Luhut usai bertemu Presiden Jokowi di Istana, Kamis (17/11/2016).

Sedangkan untuk calon investor, Luhut mengatakan, Jepang masih menjadi pilihan menarik untuk menggarap proyek tersebut. Pada 21 Desember nanti, Luhut akan membahas proyek kereta kencang dengan pihak Jepang.

"Menyangkut kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, itu juga prosesnya sedang kita siapkan. Tanggal 21 Desember akan ada pertemuan kami di Jepang untuk memfinalisasi ini. Kalau memang itu jadi, tentu masih banyak pilihan-pilihan lain. Tapi kelihatannya Jepang ini menjadi salah satu pilihan yang menarik," ujar Luhut usai bertemu Jokowi di Istana, Kamis (17/11/2016).

Luhut menambahkan, saat ini Kemenko Kemaritiman bersama Bappenas sedang membahas beberapa hal soal kereta kencang ini. Pertama, soal pinjaman, apakah government to government atau business to business. Kemudian, soal berapa besar bunga pinjaman yang dikenakan.

"Sekarang kita itu tawarannya itu dengan bunga 0 koma sekian persen. Itu 10 tahun grace period dan 40 tahun pembayaran, jadi 50 tahun," tutur Luhut.

Kedua, soal penggunaan kandungan lokal (local content) harus lebih besar. Ketiga, pihak Indonesia juga harus ikut dalam proses merancang sehingga bisa mengetahui berapa besar biayanya.

Selain melaporkan progres kereta kencang JKT-SBY, Luhut juga melaporkan soal proyek pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, serta pembahasan soal harga gas. Untuk pelabuhan Patimban, menurut Luhut, saat ini sedang menyiapkan rencana tata ruang dan wilayah.

Sedangkan soal harga gas, saat ini sedang dibahas untuk dipangkas hingga US$ 6 atau US$ 7 per MMBtu. Harga gas ini akan diberlakukan untuk 3 sektor industri, yaitu petrokimia, pupuk, dan baja. (jor/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads