Pembebasan Lahan Capai 84%, 2 Seksi Tol Medan-Binjai Siap Operasi Februari 2017

Jakarta - Pemerintah menugaskan PT Hutama Karya untuk menggarap seluruh ruas tol trans Sumatera. Salah satu ruas tol yang digarap adalah ruas Medan-Binjai yang panjangnya mencapai 17 km.

Hingga 11 November 2016, ruas tol yang terdiri dari 3 seksi ini telah menuntaskan pengadaan lahan sebanyak 84%, dengan progress konstruksi mencapai 35,1%.

Jalan tol ini merupakan bagian dari mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.048 km yang menghubungkan Bakauheni hingga Aceh. Jalan Tol Medan-Binjai ini sendiri merupakan satu dari delapan proyek prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 5 tahun masa kepemimpinannya 2014-2019.

Adapun progress konstruksi yang paling besar berada pada seksi 3 yang mencakup wilayah Binjai-Semayang sebanyak 79% dari total panjang 4,27 km. Sedangkan seksi 2 yang mencakup wilayah Semayang-Helvetia sebanyak 62% dari total panjang 6,17 km.

Dari progress ini, ditargetkan dua seksi yang mencakup Binjai hingga Helvetia, medan ditargetkan selesai konstruksi pada akhir Desember 2016 mendatang, dan bisa beroperasi pada Februari 2017.

"Kita targetkan Medan-Binjai beroperasi fungsional tahun 2017 untuk 2 seksi dari Binjai sampai Helvetia. Sekarang itu hambatan pengerjaan hanya masalah di cuaca yang sering hujan," ujar Direktur Operasional Hutama Karya, Bambang Pramusinto dalam diskusi media di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Di seksi 3 sendiri, yang menjangkau wilayah Helvetia menuju Tanjung Mulia masih belum melakukan konstruksi. Hal ini sejalan dengan pembebasan lahan pada seksi ini yang masih mencapai 50%, berbeda dengan dua seksi lainnya yang sudah menuntaskan pembebasan lahan.

Pembebasan lahan kata dia masih terhambat dengan adanya sebagian penduduk yang masih mendiami lokasi tersebut, sehingga diperlukan proses hukum terkait konsinyasi. Namun demikian, seksi ini ditargetkan bisa selesai konstruksi pada Oktober 2017, dan beroperasi secara fungsional di bulan Desember 2017.

"Yang jadi masalah, apabila ada tanah PTPN, tapi orang-orang tersebut mendiami tanah tersebut turun temurun. Tidak mudah karena ini semua memerlukan legalitas dan kehati-hatian yang sangat tinggi," jelas dia.

Menurut data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kebutuhan biaya investasi untuk membangun ruas ini mencapai Rp 1,69 triliun, biaya konstruksi mencapai Rp 1,2 triliun dan biaya pembebasan lahan sekitar Rp 495 miliar. (dna/dna)