.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan awal dari reformasi birokrasi yang juga sedang serius dibenahi oleh pemerintah. dimulai dari.
"Program restrukturisasi bukan program pembuangan pegawai atau disuruh pensiun dini, tetapi KKP mempunyai misi dari pemerintah yang bebannya sangat berat. Kita perlu reformasi, mulai dari mental, cara, dan culture (budaya) dalam bekerja. Saya ingin kita menjadi leading department dalam policy (kebijakan) dan strukturisasi pegawai," kata Susi seperti dikutip dalam keterangan resminya, saat memberikan arahan di hadapan para pegawai KKP dalam acara Town Hall Meeting di Ballroom KKP, Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Susi berujar, dia telah bernegosiasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk memberikan insentif penuh dalam program golden handshake. Hal ini menurutnya dapat menjadi solusi bagi pegawai yang ingin membuat usaha skala menengah.
"Kita membuat golden handshake yang di-over dengan opsi luar biasa. Kemarin saya sudah berhasil negosiasi dengan Menpan untuk memberikan tunjangan 100%. Ini adalah keberhasilan yang luar biasa. Tadinya nilainya hanya 25% saja. Itu adalah prestasi. Saya yakin dengan uang yang didapatkan dari program golden handshake, pegawai akan bisa melakukan usaha skala menengah," ujar Susi.
Dari hasil program golden handshake, nantinya 30% dari total lowongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan kepada anak-anak muda berprestasi yang tersebar di universitas-universitas terbaik di Indonesia.
"Kita akan merekrut 30% dari anak-anak berprestasi dari universitas terbaik. Saya yakin ini akan membuat kinerja KKP lebih bagus lagi. Anggarannya akan kita siapkan, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa jalan," tutur dia.
Dalam kesempatan yang sama, Susi juga mengungkapkan keprihatinannya atas situasi politik Indonesia yang sedang kurang baik dalam 1-2 bulan ini. Hal ini berpengaruh pada pola keuangan negara dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Indonesia.
Susi berharap, KKP tidak ikut membebani keuangan negara dengan menghambur-hamburkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dititipkan negara kepada KKP. Susi menyarankan semua pegawai yang berada di bawah kepemimpinannya untuk berhemat dalam penggunaan APBN.
"Saya mengingatkan, tidak boleh kita skeptik soal anggaran. Kita mestinya punya keprihatinan dan solusi untuk negara. Saya minta perjalanan dinas yang tidak perlu di-cut (potong). Kita hemat semampu kita. Saya yakin jika semua departemen melakukan hal yang sama, pemerintah bisa simpan Rp300- Rp 400 triliun," jelas Susi.
Penghematan APBN kata dia seharusnya dialokasikan ke bantuan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun pembangunan infrastruktur.
"Inefisiensi APBN kita tekan sebanyak mungkin. Saya minta penggunaan anggaran dan memprioritaskan program dimanfaatkan untuk stakeholder kita dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat," tegas Susi.
Lebih lanjut Susi menegaskan, diperlukan kepedulian pegawai dalam bekerja. Kepedulian terhadap negara dan kesadaran bahwa APBN wajib dialokasikan dengan tepat akan melahirkan generasi bangsa yang mandiri dan tidak tergantung pada negara lain.
"Kalau kita tidak peduli, kita akan terus tergantung pada negara lain. Dan generasi-generasi seterusnya akan menjadi generasi yang tidak care. Kita punya peranan untuk mengubah hal-hal tersebut bisa terjadi. Saya pikir kita semua wajib memiliki kesadaran akan hal tersebut. Scepticsm (keraguan) tidak perlu ada. We have to change," tukas Susi. (hns/hns)
