Pengusaha Swasta Minta Penyertaan Modal Seperti BUMN

Jakarta - Rencana pemerintah untuk menggabungkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi enam holding BUMN yaitu di bidang tambang, minyak dan gas, infrastruktur, keuangan, perumahan, dan pangan, dinilai berpotensi menimbulkan praktik monopoli dunia usaha, bahkan mematikan sektor swasta.

Terkait hal itu, Wakil ketua Kadin Indonesia Bidang BUMN, Iwan Marbun, meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan dukungan kepada swasta. Karena, selama ini pemerintah dinilai hanya fokus ke BUMN. Salah satunya adalah dengan pemberian dana Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Peran Kadin itu hanya bisa meminta kepada kementerian BUMN. Supaya belanja modal jangan hanya diberikan ke BUMN, tapi pihak swasta juga perlu" ungkap Iwan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Indonesia, di Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Selain itu, lanjut Iwan, pihaknya juga meminta kepada BUMN supaya berfokus terhadap bidang atau sektornya masing-masing. Karena selama ini, banyak BUMN yang mendirikan anak perusahaan dan membuat sektor baru selain bidangnya.

"Jadi swasta perannya sangat susah untuk pembangunan. Shingga kita minta BUMN ini fokus ke sektornya masing-masing dan ada pusat informasi apa-apa saja yang dilakukan BUMN. Sehingga swasta bisa ikut tender proyek pembangunan," lanjutnya.

Kadin juga meminta supaya pemerintah menurunkan suku bunga pinjaman dan mudahkan izin usaha.

"Kita juga mendorong pemerintah untuk membuat menajemen investasi menarik, memberikan kesempatan swasta untuk membangun industri. Tidak hanya menjadi agen dan trader untuk tingkatkan TKDN dan trust proteksi dari barang impor," paparnya. (dna/dna)