.webp)
Seperti pulau Jawa yang berkontribusi 81,3% atau Rp 737,65 triliun bagi penerimaan perpajakan Indonesia. Namun hanya menerima dana transfer sebesar Rp 198,3 triliun atau 27% dari seluruh pulau yang ada di Indonesia.
"Pulau Jawa hanya menerima transfer anggaran dari APBN sebesar Rp 198 triliun atau 27% transfer. Sisanya didistribusikan ke seluruh kepulauan dan daerah di Indonesia," katanya saat memberikan sosialisasi tax amnesty di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Hal ini berbanding terbalik dengan Pulau Sumatera yang hanya berkontribusi 8,8% atau Rp 25,75 triliun bagi penerimaan perpajakan negara, namun menerima dana transfer daerah terbesar dari pulau-pulau lainnya sebesar Rp 207,3 triliun atau 28,3%.
Pajak memang menjadi instrumen fiskal utama negara yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan negara mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukan kontribusi dari seluruh rakyat Indonesia, karena negara hanya mampu berfungsi secara optimal dan efektif, apabila negara tersebut memiliki sumber daya dan kredibilitas yang tinggi.
"Sama di dalam kehidupan sehari-hari. Anda menjaga rumah saja berapa harus bayar satpam. Apalagi menjaga kedaulatan dan kemerdekaan di dalam suatu negara pasti membutuhkan resources. Negara diberikan hak untuk memungut. Dan dalam hal ini, sisi lainnya rakyat yang memiliki kekuatan ekonomi, memiliki kewajiban dalam membayar pajak," pungkasnya.Di era Kabinet Kerja, pemerataan pembangunan bisa dilihat dari giatnya pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, wilayah pelosok dan wilayah terpencil.
Dari mulai jalan di perbatasan, pelabuhan dan bandara baru di wilayah terluar, hingga pembangkit listrik di wilayah pelosok. Kondisi tersebut diharapkan Sri Mulyani dapat menggambarkan betapa pentingnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. (dna/dna)
