Ini Fokus Pemerintah Kejar Investasi Rp 670 Triliun Tahun Depan

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas khusus untuk Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong. Tugas itu adalah menarik investasi sebesar Rp 670 triliun tahun depan.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

"Saya sudah memberikan perintah jelas kepada tim ekonomi terutama Kepala BKPM. Misalnya tahun depan Rp 670 triliun investasi. Kalau sudah ada target, dengan jurus apapun harus dikejar. 2018 Rp 840 triliun. Keinginan kita kalau dijumlah itu 45% dari PDB," ujar Jokowi.

Apa yang harus menjadi fokus agar target itu bisa tercapai? Pertama, Jokowi mengatakan, substitusi barang impor harus menjadi konsentrasi. Berbagai mega proyek harus betul-betul dilakukan, baik yang berupa investasi US$ 3 miliar, US$ 6 miliar, US$ 15 miliar.

Ini akan memberikan pengaruh ke pertumbuhan ekonomi.

"Dengan kebijakan yang dilakukan, investasi ini akan masuk ke negara kita. Yang berkaitan dengan petrochemical, baja, migas, pembangkit listrik. Misalnya, power plant 2017 awal banyak yang financial closing. Arus uang akan semaki kelihatan di semester-I 2017," kata Jokowi.

Kedua, berkaitan dengan pariwisata. Ini investasi jangka menengah panjang dan akan membuka kesempatan bagi tenaga kerja dalam jumlah besar.

"10 destinasi baru harus jadi. Barang sudah ada, tinggal membangun infrastruktur yang baik menuju ke sana. Tinggal membangun produk-produk supporting yang diperlukan, membangun positioning, kemasan, brand, dan menggerakkan promosi secara besar-besaran," tutur Jokowi.

Ketiga, berkaitan dengan tabungan nasional. Jokowi mengatakan, setiap investasi butuh anggaran. Jika kebutuhan ini bisa diperkuat tabungan nasional, maka akan mendukung investasi dalam negeri.

Keempat, pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) harus dilakukan. Vocational training school atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus dirombak.

"Menurut saya kesalahan SMK kita adalah harusnya pendidikan training 80-70%, sisanya teori. Di SMK faktanya 70% adalah guru-guru normatif. Pelatihnya malah paling 20%," pungkas Jokowi. (hns/dna)