Harga Cabai Tinggi, DPR Minta Pemerintah Atasi Masalah Distribusi

Jakarta - Harga cabai di pasaran sedang tinggi sekitar Rp 60.000/kg. Tingginya harga cabai itu tidak hanya dipicu dari besarnya permintaan dan pasokan yang berkurang akibat hujan, melainkan juga karena distribusi yang tidak merata.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, menyebut jalur distribusi selama ini tidak dipantau pemerintah. Padahal, menurutnya yang harus dibenahi menjelang liburan Natal dan Tahun Baru adalah distribusinya karena diperkirakan permintaan meningkat.

"Selama ini Pak Menteri (Mentan Amran) mengatasi di sisi budidaya tapi soal distribusi belum teratasi, padahal menjelang Natal dan tahun baru, lebaran. Ini ada distribusi yang berbeda biasanya pelaku pasar itu berhenti beroperasi, dia itu liburan siapa yang ngurus distribusi," kata Herman, di Sari Pan Pasific Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016).

Ia menyebut saat ini budidaya komoditas pangan dapat dikelola cukup baik. Namun, jika infrastruktur distribusinya belum tersedia maka akan membuat harga pangan melonjak.

"Pak Amran sangat bagus di budidaya tapi kalau tidak disiapkan infrastruktur dan kelembagaaannya, itu yang membuat harga di pasar akan terjadi fluktutasi, harga bawang di Brebes itu Rp 10.000, di Cirebon Rp 40.000, harga cabai Rp 60.000 ada di daerah," kata Herman.

Menurutnya, Kementerian Pertanian seharusnya bekerja sama dengan BUMN lain yang dapat membantu urusan logistik. Ia mencontohkan, ketika beras dan gula dibantu oleh Bulog, harganya relatif stabil sehingga bantuan BUMN lain dalam urusan logistik sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan harga pasar.

"Perbaikilah jaringan distribusi, kan banyak BUMN institusi inilah yang dipakai untuk jadi stabilisator harga, contohnya beras itu stabil karena Bulog mengurusi beras dengan baik, gula juga mulai membaik," imbuhnya.

Namun, menurutnya tidak harus dipegang oleh Bulog terkait distribusi cabai. Akan tetapi bisa dilakukan oleh BUMN lainnya seperti PPI.

"Kan nggak harus Bulog, ada Pertani, ada Berdikari, PPI, kan banyak institusi negara yang bisa digunakan sebagai stok dan membantu menurut saya dalam persoalan distribusi," kata Herman.

"Budidaya sudah selesai dengan kegigihan, tapi kalau distribusinya nggak diurus saya kira akan terjadi dalam momentum-momentum tersebut," imbuhnya. (hns/hns)