Gelontorkan APBN Rp 2.000 T, Jokowi Harap Pengangguran Berkurang

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode 2017 yang berjumlah Rp 2.080 triliun ke para menteri, gubernur, hingga wali kota dan bupati.

"Kita inginkan adalah bekerja dengan rasa optimisme yang tinggi dan juga lebih fokus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan menekan pengangguran, dan dengan bekerja lebih fokus maka saya berharap pada tahun 2017 tingkat kemiskinan bsa turun menjadi 10,5%, pengangguran menjadi 5,6% serta gini rasio kesenjangan dapat ditekan menjadi 0,39%," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Jokowi menambahkan, anggaran transfer ke daerah dan dana desa 2017 mencapai Rp 764,3 triliun. Dana alokasi umum dan dana desa pada PABN 2017 ini naik dibandingkan tahun sebelumnya.

"Reformulasi dan pengutan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukan arti penting daerah dan menyesuaikan penganggaran dan ketimpangan serta kesenjangan. Hal ini juga menunjukan bahwa pemerintah pusat dan pemda bahu-membahu bersinergi dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan. Sudah saatnya indo dibangun dari pinggiran dan desa," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta seluruh pihak bergerak lebih cepat. Pada tahun 2016, Jokowi sudah memulai tradisi baru dengan melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa yang dimulai pada triwulan IV sebelum tahun anggaran berjalan.

"Untuk APBN 2017 saya minta seluruh KL serta pemda harus mulai pralelang proyek dan kegiatan tahun 2017 lebih awal di kuartal IV ini agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di Januari 2017," ujarnya.

Jokowi meminta para gubernur untuk segera menyampaikan DIPA ke satuan kerja masing-masing dan berkoordinasi dengan bupati dan walikota agar pelaksanaan kegiatan bisa dimulai sejak awal tahun anggaran.

"Saya ingatkan bahwa peran APBN dalam PDB tidak lebih dari 20%. Untuk itu dibutuhkan investasi, dibutuhkan keterlibatan swasta, karena tidak lebih dari 20% untuk menggerakan roda ekonomi nasional dan daerah. Peran swasta juga dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong produktivitas dan inovasi," jelasnya. (ang/dnl)