Sri Mulyani Minta BUMN Jangan Manja, Dikit-dikit Minta Suntikan Modal

Nusa Dua - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati inginkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sensitif terhadap kerugian yang dialami perusahaan. Sehingga tidak hanya mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) atau suntikan modal.

Demikianlah disampaikan Sri Mulyani di sela-sela seminar bertajuk Unlocking Public and Private Investment in Indonesia: Role of Financial Sector di Hotel Hilton, Bali, Rabu (8/12/2016).

"Sudah sering kalau BUMN yang rugi selalu datang kepada saya kemudian kita kasih PMN, karena ekuitasnya tergerus. Jadi dalam hal ini menurut saya justru karena dimilki oleh pemerintah ada Menkeu," jelasnya

"Saya justru karena dimilki oleh pemerintah ada Menkeu, saya malah mengkhawatirkan mereka (BUMN) jadi tidak sensitif terhadap masalah keruguian. Karena kalau rugi ada yang nombokin. Justru attitude ini yang harus kita kurangi atau hilangkan," tegas Sri Mulyani.

BUMN, kata Sri Mulyani harus mampu menciptakan inovasi dan berhati-hati dalam menjaga keuangan. Ini yang akan menjadi tugas pemerintah dalam hal ini adalah Kemenkeu dan Kementerian BUMN untuk membuat BUMN menjadi lebih kuat.

"Sehingga mereka yang dimiliki oleh pemerintah tidak menjadi sepenuhnya manja, tapi mereka harus menjadi kuat, tapi mereka harus menjadi kuat. Mereka dimiliki karena mereka percaya diri, tapi tidak berarti mereka menjadi ugal-ugalan dan reckless dan kemudian seenaknya sendiri sehingga kalau rugi mereka tidak berpikir, oh ini kan perusahaan milik negara, itu bukan uang saya tapi uang negara, nanti juga ada Menkeu," paparnya.

Pemerintah juga akan menunjukkan konsistensi untuk BUMN yang menjalankan tugas khusus dari negara. Sehingga kemudian tidak menjadi alasan munculnya kerugian perusahaan.

"Kalau kita memberi tugas ya jangan hanya memberikan tugas kemudian mereka harus mengambil seua risikonya, tapi pemerintah juga harus konsisten. Selama risiko itu masih di dalam corporate yang bisa mereka absorb ya mereka harus absorb. Tapi kalau mereka membutuhkan assurance, jaminan, dimiliki oleh pemerintah itu memberikan jaminan," pungkasnya. (mkl/ang)