Menhub Bakal Serahkan Pengelolaan 5 Bandara ke Angkasa Pura I dan II

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana menyerahkan pengelolaan sejumlah bandara kepada Angkasa Pura (AP) I dan II dalam bentuk kerjasama pemanfaatan (KSP) bandara dengan kontrak kerjasama pemanfaatan selama lima tahun.

"Mungkin, untuk tahap awal ini, kami berikan lima tahun dulu sambil kita lihat kira-kira mana skema yang lebih baik ke depannya," kata Budi usai meninjau proyek MRT di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016).

Ada lima bandara yang diusulkan kerjasama pemanfaatan dengan BUMN yaitu Bandara Samarinda Baru, Hananjoedin Tanjungpandan, Kalimarau Berau, Radin Inten II Lampung dan Juwata Tarakan.

Bandara-bandara tersebut merupakan bandara milik pemerintah yang selama ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kementerian Perhubungan. Budi menyebut pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait aset tersebut.

"Pertama KSP, nanti kita minta opini Kemenkeu seperti apa yang terbaik berkaitan dengan aset. Tapi yang penting dari semua itu, bagaimana memastikan adanya peningkatan pelayanan bandara yang di-KSP," urai dia.

Budi juga menyebut pemerintah memberi perhatian pada bandara di kawasan perkotaan yang menyerap APBN. Dia berharap dana itu bisa dialihkan untuk kawasan pinggiran.

"Kedua, concern pemerintah, yang tadinya di bandara perkotaan yang juga menyerap APBN, kita alihkan agar dana itu bisa ke daerah pinggiran. SDMnya bisa digunakan AP I dan AP II, sebagian digunakan untuk urusi Miangas, dan lain-lain," tambah dia.

Strategi lain yang diusulkan oleh Budi adalah mengundang pihak swasta untuk bergabung. Budi ingin BUMN menjadi pemimpin (leader) dengan harapan Ada sokongan finansial untuk mengembangkan bandara.

"Kedua, bagaimana mengundang swasta untuk join di dua project, yang lead BUMN. Saya hanya katakan spriritnya dengan adanya satu entitas baik swasta lokal atau internasional, maka secara finansial ada suporting dana digunakan AP I dan AP II untuk kembangkan bandara yang lain itu, karena kita punya tugas yang banyak," beber dia.

Budi berpendapat pihak swasta itu diberi tugas untuk mengembangkan bandara dengan kelas internasional. Sehingga semakin banyak bandara yang melayani penerbangan internasional.

"Kedua, kita tugaskan bahwa swasta yang baru itu, berpikir bagaimana pusat pertumbuhan baru di Kualanamu dan Balikpapan sebagai ujung tombak mendrive penerbangan ineternasional yang jaraknya lebih dekat dari Jakarta atau dari Bali," jelasnya.

Budi kemudian mencontohkan bandara Kualanamu akan dikonsenkan untuk penerbangan ke daerah India dan sekitarnya. Sementara Balikpapan untuk rute India-Jepang.

"Jadi ada energi baru untuk menggerakkan pergerakan kota-kota di luar Indonesia. Pada akhirnya memberikan peluang turis ke Indonesia dan memudahkan semua yang ada di wilayah itu kalau mau ke luar negeri enggak perlu ke Bali dan Jakarta," urainya.

Hal itu, kata Budi, membantu mengurangi kepadatan penumpang di bandara di Jakarta dan Bali. Sehingga jika sudah tidak terjadi penumpukan penumpang bandara-bandara itu bisa melayani penerbangan dengan rute yang lebih jauh.

"Ini pada akhirnya akan mengurangi kepadatan Jakarta dan Bali. Pada akhirnya bisa menampung flight direct dari kota-kota yang lebih jauh. Nanti Bali bisa dari Rusia, Amerika, dan sebagainya. Jakarta nanti dari beberapa kota lain," ungkap dia.

Sehingga keinginan pemerintah menjadikan bandara di Jakarta dan Bali bisa melayani penerbangan internasional dengan jarak yang lebih jauh. Sekaligus memberikan kesempatan bagi bandara lain untuk menambah rute.

"Sehingga keinginan kita jadikan Bali dan Jakarta jadi penghubung internasional bisa terealisir, nggak langsung dengan memberikan kesempatan Kualanamu dan Balikpapan," pungkas dia. (ams/dna)