.webp)
"Dari kapasitas organisasi, dari sisi database, IT, karir, jajarannya, semua masuk di dalam area yang akan kita review, apa-apa yang perlu diperkuat. Ini menu agenda utama dari reformasi perpajakan," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/12/2016).
Proses akan dijalankan oleh tim reformasi perpajakan yang segera dibentuk dalam waktu dekat. Ini dimulai dari evaluasi hingga solusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tim tersebut masih dirancang. Sri Mulyani menyebutkan pihak yang terlibat dalam tim akan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) itu sendiri.
"Reformasi bisa bertahan kalau berasal dari orang dalam yang memiliki ownership atau rasa memiliki ditjen pajak. Jadi inti dari timnya adalah berasal dari dalam untuk memberikan rasa kredibilitas dan asas transparansi," paparnya.
Sri Mulyani juga akan melibatkan pihak dari luar untuk melengkapi dalam menjalankan tugas reformasi. Ini meliputi kalangan akademisi, para ahli, dunia usaha hingga lembaga internasional seperto OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), IMF (International Monetary Fund) hingga World Bank (Bank Dunia).
"Dari luar para ahli, institusi-institusi yang punya kompetensi untuk melakukan observasi dan stakeholder dari perbaikan di sektor perpajakan, apakah dari asosiasi pengusaha atau lembaga internasional OECD, IMF, WB untuk melihat reformasi perpajakan di berbagai negara sehingga bisa melakukan banchmarking dengan negara lain," pungkasnya. (mkl/hns)
