Cerita Sri Mulyani Saat Minta Izin Jokowi Rombak APBNP 2016

Jakarta - Sri Mulyani diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Keuangan pada 27 Juli 2016 lalu. Sri Mulyani menggantikan posisi Bambang Brodjonegoro yang saat ini menjadi Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Tak lama menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta izin kepada Jokowi untuk melakukan perubahan terhadap APBNP 2016 yang dinilai tidak realistis, salah satunya dari sisi target penerimaan perpajakan.

"Sehingga waktu kami menerima pekerjaan sebagai Menteri Keuangan ya percakapan pertama yang saya sampaikan ke Presiden APBN perlu dibongkar," tutur Sri Mulyani dalam acara Indonesia Economic Outlook 2017 di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016).

Menurutnya, basis perpajakan Indonesia yang masih sangat rendah sangat sulit untuk mencapai target penerimaan perpajakan yang pada waktu itu ditetapkan sebesar Rp 1.539,2 triliun. Jika APBN 2016 tidak bisa dijadikan acuan maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari.

"Kalau basisnya salah terus APBN tidak kredibel, maka tidak jadi sumber solusi tapi jadi sumber masalah," ujar Sri Mulyani.

Masih lemahnya ekonomi dunia yang juga dirasakan Indonesia dirasakan sulit untuk mendapatkan target penerimaan perpajakan sebesar itu. Sri Mulyani pada saat itu memperkirakan terjadi shortfall (kekurangan penerimaan pajak) RP 219 triliun, sehingga dirinya melakukan pemangkasan anggaran Rp 133 triliun untuk menjaga defisit anggaran tetap terjaga.

"Masyarakat makin menjerit wong ekonomi lemah masih diinjak. Kalau mau pura-pura punya duit nggak kredibel juga," tutup Sri Mulyani. (ang/ang)