April, Pemerintah Cairkan Rp 1,2 T untuk Aceh

Jakarta - Pemerintah pada April ini akan mencairkan dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias. Namun pelaksanaan pencairan terganjal belum terbentuknya Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh dan Nias. Hal ini disampaikan Dirjen Perbendaharaan Negara Depeku Mulia P Nasution pada wartawan di Gedung Depkeu, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (8/4/2005). "Ya kita harapkan kalau bisa bulan April akan dicairkan," katanya.Namun menurutnya Depkeu mengalami kesulitan untuk mencairkan dana karena Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum dibentuk. "Kita harap segera dibentuk dan dokumen pelaksanaan anggaran bisa disusun dan diajukan oleh badan pelaksana ini kemudian mulai pelaksanaan pengadaan barang (procurement) sesudah itu baru bisa pencairan dana," terangnya.Dijelaskan Mulia Nasution, dana tersebut bisa dicairkan tanpa menunggu APBN-P disahkan karena anggaran ini sudah disetujui sebelumnya. "Kan itu sudah diajukan oleh pemerintah pada waktu itu. Itu sebagian bisa digunakan," tutur Mulia.Sementara itu mengenai dana kompensasi BBM, menurut Mulia pemerintah sudah mencairkan dana kompensasi tersebut. Namun Mulia enggan menjelaskan berapa dana yang sudah dicairkan. "Itu harus ditanya ke masing-masing departemen. Kantor kita yang jumlahnya sekitar 100 lebih sudah menyiapkan pembiayaannya," tegas Mulia. Buy Back ObligasiSementara itu menanggapi langkah Bank Indonesia melakukan buy back obligasi negara, Mulia Nasution menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak Bank Indonesia sebagai lembaga independen. "BI kan independen, kalau mereka beli tentu bagian dari pelaksanaan kebijakan moneter mereka," jelasnya.Pemerintah sendiri mengaku akan melakukan pula buy back obligasi yang jatuh tempo sesuai jadwal yang telah disusun dan disampaikan ke DPR. "Kalau kita tetap sesuai jadwal sementara," terang Mulia.Mulia menjelaskan dalam APBN 2005 pemerintah berencana menerbitkan total obligasi Rp 43 triliun termasuk salah satunya untuk pembayaran obligasi yang jatuh tempo. "Itu kan nettonya kita menarik Rp 22 triliun totalnya Rp 43 triliun jadi selisihnya sekitar Rp 20 triliun," tutur Dirjen Perbendaharaan Negara. (san/)