Dalam media briefing yang dilaksanakan pada Jumat (23/12), Luhut mengatakan pemerintah Jepang telah sepakat untuk membangun proyek kereta api semi-cepat Jakarta-Surabaya, di mana skema kerjasama pemerintah-swasta (PPP) menjadi salah satu altenatif yang dipertimbangkan.
Ia mengatakan, berdasarkan pandangan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, skema PPP dipilih karena nilai proyek tersebut sangat besar tetapi menurut UU, jalur kereta api adalah aset milik negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun demikian, ia belum bisa mengungkapkan berapa porsi pemerintah dalam pembiayaan ini.
"Yang penting format sudah ketemu, baru kita bicara angka," tutur Luhut.
Saat ini, menurut Mantan Menkopolhukam ini, Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia telah menyelesaikan kajian awal proyek tersebut. Pemerintah juga telah memutuskan kereta api semi cepat yang menhubungkan Jakarta dan Surabaya tersebut akan menggunakan sistem listrik, bukan diesel.
"Tidak diesel, sehingga teknologi kita lebih advance ke depan. Ini sudah kami laporkan ke Presiden," pungkasnya. (ang/ang)











































