Natal dan Tahun Baru Jadi Latihan Pemerintah Kendalikan Harga Pangan Puasa Tahun Depan

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah fokus memantau pergerakan harga pangan di lapangan. Berbagai upaya tengah dilakukan agar harga pangan pokok di masyarakat bisa tetap stabil, dengan memperhatikan ketersediaan stok di lapangan hingga jalur distribusinya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag, Oke Nurwan mengatakan, segala upaya ini dilakukan sebagai upaya pemerintah menyiapkan 'jurus' dalam mengantisipasi rutinitas kenaikan harga pangan yang kerap terjadi jelang Ramadan.

"Sebetulnya Natal dan tahun baru dijadikan exercise bagi pemerintah, ditambah Imlek nanti juga dijadikan exercise. Exercise-nya tujuannya untuk lebaran. Jadi sekarang kita exercise melalui Natal dan lain-lain, bagaimana ini langkahnya, karena khusus di Indonesia, Natal dan tahun baru peningkatan permintaan tidak terlalu signifikan," katanya kepada detikFinance saat dihubungi di Jakarta, Senin (26/12/2016).

Selain menyiapkan berbagai peraturan kebijakan yang baru, Kemendag juga mengantisipasi kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang kini tengah berjalan. Seperti pemberlakuan pembatasan angkutan berat yang masuk melalui tol, sehingga tidak terdapat kepadatan yang menyebabkan terhambatnya jalur distribusi.

"Jadi ini semua dijadikan exercise kita selain nanti ditambah lagi untuk daerah tertentu di Imlek, Januari nanti. Jadi kita tidak mendadak dalam rangka Lebaran," terang dia.

Selain itu, pemerintah juga tengah menganalisa pola pemberlakuan intervensi pasar untuk stabilisasi seperti operasi pasar murah.

"Misalnya di pasar, kita membuka dengan harga yang murah, padahal pedagang membeli dengan harga tinggi. Mereka nggak bisa jual dengan harga murah. Pasti kan ribut. Hal-hal tersebut yang kita persiapkan dan simulasikan dengan berlatih di Natal dan tahun baru. Sehingga pas puasa kita lakukan langkah-langkah yang pas," tutur Oke.

"Jadi selain harga acuan yang baru, ada pendaftaran distributor, pendaftaran gudang, dan pendaftaran gudang yang sudah terlaksana juga dievaluasi, kenapa belum efektif. Kalau laporannya kurang efektif, mungkin kita akan membuat sistem pelaporan yang tidak memperumit mereka melaksanakan kebijakan-kebijakan yang baru," pungkasnya. (drk/drk)