7 Pos Perbatasan dengan Negara Tetangga Dipercantik Tahun Ini

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Kamis, 29 Des 2016 12:35 WIB
Foto: Dok. Kementerian PUPR
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertekad mengubah wajah kawasan perbatasan. Selain memperbaiki akses jalan ke perbatasan, Jokowi juga melakukan perbaikan kawasan terluar dengan membangun ulang 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang bersebelahan langsung dengan negara tetangga.

Ketujuh PLBN ini tiga di antaranya di Kalimantan, yakni PLBN Entikong di Sanggau, PLBN Aruk di Sambas, dan PLBN Nanga Badau di Kapuas Hulu. Tiga di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni PLBN Motamassin di Malaka, PLBN Motaain di Belu, dan PLBN Wini di Timor Tengah Utara. Dan satu lainnya terletak di Papua, yakni PLBN Skouw di Jayapura.

PLBN MotaainFoto: Dok. Kementerian PUPR
PLBN Motaain


Dengan biaya sebesar Rp 973 miliar, ketujuh PLBN ini mulai dilakukan pemugaran oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Desember 2015 dan ditargetkan selesai dalam setahun. Pembangunannya pun terbilang cepat lantaran koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, pembebasan lahan tak menemui kendala.

Dan tepat pada minggu-minggu akhir Desember ini, Jokowi meresmikan dua PLBN yang telah rampung pengerjaan fisik dan operasionalnya. Kedua PLBN tersebut adalah PLBN Entikong di Kalimantan dan PLBN Motaain di NTT.

Kedua PLBN ini masing-masing diresmikan pada tanggal 21 Desember dan 28 Desember 2016, langsung oleh Presiden Jokowi. Dalam pembangunan tahap I ini, bangunan utama PLBN yang baru, fasilitas imigrasi dan bea cukai, gedung pemeriksaan kendaraan, hingga power house telah rampung dikerjakan.

PLBN EntikongFoto: Dok. Kementerian PUPR
PLBN Entikong


Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, kelima PLBN lainnya juga telah rampung bangunannya secara fisik, namun belum dapat dioperasikan karena ada beberapa dukungan teknis yang belum rampung.

"Seluruh pekerjaan fisik kita sudah selesai. Tinggal koordinasi untuk operasionalisasi PLBN ini yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," kata Basuki saat ditemui di PLBN Motamassin, Kabupaten Malaka, NTT, Rabu (29/12/2016).

Ketujuh PLBN ini pun akan kembali dilanjutkan pembangunannya ke tahap II, dan diharapkan bisa rampung paling tidak hingga 2018 nanti. Diharapkan pembangunan ini akan menjadi kawasan terpadu di daerah perbatasan, lengkap dengan mess pegawai, wisma Indonesia, helipad, lapangan voli, pos polisi, convenience store, food court, rest area, mushalla hingga pasar yang akan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.

"Sehingga perputaran uang yang lebih banyak. Untuk pergerakan ekonomi yang lebih baik di perbatasan," ujar Jokowi saat ditemui di acara peresmian PLBN Motaain beberapa waktu lalu.

PLBN EntikongFoto: Ardan Adhi Chandra
PLBN Entikong


Seperti diketahui, pengembangan kawasan PLBN merupakan pelaksanaan dari amanat Presiden Jokowi untuk melakukan pembangunan dari pinggiran yang tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) pos lintas batas negara terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan.

Langkah ini penting untuk dilakukan mengingat dengan kondisi yang ada sebelumnya, kegiatan keimigrasian di kawasan perbatasan ini tak bisa dilakukan dengan maksimal.

"Kementerian PUPR diberi tugas khusus untuk PLBN. Ini juga spesial order, dengan Inpres ditugaskan kepada PUPR, dan pengelolaannya oleh BNPP," kata Basuki.

Sebelumnya gedung PLBN terdiri dari beberapa gedung terpisah, dengan ukuran yang kecil dan tak semuanya bisa dimanfaatkan. Pemandangan ini Jauh berbeda dengan pemandangan yang nampak di PLBN negara yang berbatasan langsung, yang tampak megah seperti bangunan baru.

Selain melakukan pembangunan PLBN, Kementerian PUPR juga melakukan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan di Provinsi NTT. Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) juga terus dilakukan sejak Desember 2015 hingga September 2017.

Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Motaain contohnya, berupa penyediaan air minum melalui pembangunan sumur bor dengan kapasitas 5 liter per detik. Pengadaan atau pemasangan pipa HDPE sepanjang 98.831 km bagi 1.494 Sambungan Rumah (SR). Pembangunan reservoir kapasitas 100 m3 9 unit dan groundwater tank 500 m3 1 unit. Pengelolaan Air Limbah melalui Pembangunan septic tank komunal modul 5, 10 & 20 KK melayani 304 SR.

Dan untuk pengelolaan sampah dibangun landasan kontainer sebanyak 10 unit dan pengadaan Truk Arm Roll 2 unit serta pelatihan pemilahan dan composting sampah. Melengkapi hal di atas, dilakukan juga peningkatan jalan lingkungan dengan total panjang 10,17 km.

Dengan seluruh perbaikan yang dilakukan ini, diharapkan rasa minder yang selama ini menyelimuti warga Indonesia di kawasan perbatasan bisa dihilangkan. Selain itu, diharapkan pelayanan imigrasi di sisi Indonesia diharapkan lebih terpadu dan bisa diandalkan, dan pengembangannya menjadi kawasan terpadu bisa memacu pertumbuhan di daerah perbatasan.

(mca/mca)