Aburizal: Pemerintah Jamin Stok BBM Tetap Aman

Jakarta - Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjamin kecukupan stok bahan bakar meskipun saat ini ada penolakan pembukaan L/C Pertamina oleh perbankan."Pada dasarnya pemerintah akan menjamin adanya stok bahan bakar yang cukup," kata Aburizal Bakrie disela-sela acara Workshop on Development of Nonbank Financial Institution in Indonesian di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (11/4/2005).Disebutkan oleh Aburizal Bakrie bahwa pemerintah sebenarnya sudah mencairkan subsidi kepada Pertamina sebesar Rp 4 triliun. "Kemarin kan sudah dikeluarkan Rp 4 triliun. Nanti dilihat apa betul Pertamina masih punya piutang kepada pemerintah. Itu yang mesti ditanya apa betul demikian," tegasnya.Dalam kesempatan itu Aburizal meluruskan pemberitaan yang menyebutkan seolah-olah akibat penolakan pembukaan L/C (letter of credit) ini pengapalan bahan bakar minyak dari luar negeri ke Indonesia menjadi batal."Yang benar itu bank-bank Indonesia sudah tidak mau memberikan lagi. Kalau ditolak itu artinya dia buka L/C, orangnya yang di luar negeri menolak. Bukan begitu. Yang bener para lender di Indonesia belum mau membuka L/C untuk pemerintah," ujarnya.Menko Perekonomian melanjutkan, "Dengan penolakan pembukaan L/C itu artinya kalau Pertamina bisa keluarkan surat kredit maka Pertamina bisa membayar, di-save dulu baru dibayar pada waktu pengapalan. L/C ditolak artinya L/C sudah dibuka terus mereka nggak mau mengapalkan. Yang terjadi bukan itu yang terjadi Pertamina minta L/C ke bank tapi bank tidak mau buka L/C pada Pertamina karena Pertamina belum menyelesaikan pembayaran kepada bank." Seperti diberitakan, PT Pertamina (Persero) terancam tidak bisa mempertahankan stok bahan bakar minyak selama 22 hari karena tidak bisa lagi mencairkan surat kredit (letter of credit) dari bank untuk membeli BBM akibat Pertamina belum membayar L/C yang sebelumnya dibuka senilai Rp 9 triliun. Oleh karenanya Pertamina menagih janji pemerintah untuk segera mencairkan dana subsidi sebesar Rp 4,3 triliun. (san/)