.webp)
"Kita melakukan penyediaan akses air minum yang merencanakan membangun mengelola berbasis pada masyarakat supaya lebih sustainable," kata Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, dalam acara Nusantara Sehat, Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017).
Beberapa program yang dilakukan Kementerian PUPR untuk mendukung nusantara sehat adalah 100% akses sanitasi, 0% lingkungan kumuh, dan 100% akses air minum. Program tersebut ditargetkan selesai hingga 2019.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun ini target air minum 76,7%, kumuh 6,7%, dan sanitasi tinggal 67,9% jadi kita kejar. Kawasan kumuhnya target sekarang turun 6,7%," ujarnya.
Ia menyebut untuk membangun air minum diperlukan dana sekitar Rp 300 juta per lokasi yang dibangun dari APBN, APBD, DAK, atau pun CSR. Sementara itu, tiap lokasi yang dibangun akan ditentukan oleh Pemda dan bekerjasama dengan jajaran Kementerian Kesehatan untuk membangun sanitasi dan air bersih, terutama di dekat dengan puskesmas di daerah.
"Kalau untuk air minum kira-kira Rp 300 jutan per lokasi. DAK untuk sanitasi itu masih kecil. Umumnya masih dalam operasional jalan. Itu supaya tenaga kesehatan mendorong pemerintah daerah bisa mendorong sanitasi lebih besar lagi," ujarnya.
Selain itu, dana dari anggaran PUPR dalam mendukung upaya pembangunan infrastruktur sanitasi air sekitar 15%. Misalnya berkisar antara Rp 3-10 miliar.
"Umumnya berkisar antara Rp 3-10 miliar. Sebtulnya kebuthan bisa ditingkatkan antara Rp 10 miliar sampai Rp 40 miliar untuk seluruh masing-masing kabupaten kota sehingga nanti itu penyediaan infrasturkturnya lebih cepat lagi," ujarnya. (dna/dna)
