Dengan terbangunnya infrastruktur logistik ini, pergerakan barang atau komoditas dari wilayah penghasil ke konsumen dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
"Tantangan yang kerap dihadapi Indonesia dalam memperkuat basis industri dalam negeri adalah tentang logistik. Apalagi Bapak Presiden Jokowi selalu menekankan agar proses dwelling time dapat dipercepat dan infrastruktur diperkuat," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara sosialisasi peningkatan penggunaan angkutan petikemas dengan kereta api rute Gedebage-Tanjung Priok, di Jakarta Utara, Jumat (13/1/2017).
"Jalur ini merupakan dream comes true pengusaha di Jabar, karena beberapa waktu lalu baru sampai Pasoso dan sekarang sudah bisa sampai ke JICT. Alhamdulillah, ini sudah selesai," paparnya.
Ia menyebut industri garmen paling banyak menggunakan jasa kereta ini. Selanjutnya industri lain diharapkan juga dapat menggunakan jasa kereta ini.
"Industri Bandung itu industri garmen, kebanyakan produk tekstil itu di ekspor ke mancanegara seperti AS dan Eropa. Diharapkan kawasan industri lain seperti kerajinan, sepatu, alas kaki," ujarnya.
Ia mengungkapkan, selama ini industri di Jawa Barat telah berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia karena 30% kawasan industri berlokasi di Jawa Barat.
"Hingga tahun 2014, beberapa industri besar dan sedang di provinsi ini, antara lain industri makanan sebanyak 1.037 perusahaan, tekstil 851 perusahaan, pakaian jadi 740 perusahaan, kulit dan alas kaki 205 perusahaan, serta karet dan plastik 390 perusahaan," sebutnya.
Airlangga mengatakan, pihaknya juga mendorong pembangunan infrastruktur logistik di daerah strategis lainnya terutama di sentra-sentra industri.
"Misalnya dari Pelabuhan Kendal, juga bisa ditarik ke Tanjung Priok atau Tanjung Perak. Ini diperlukan agar ekonomi Jawa di bagian selatan dan utara berimbang," tuturnya.
Kementerian Perindustrian secara khusus mendorong agar sarana ini dapat pula digunakan oleh pelaku industri kecil dan menengah (IKM), karena sektor ini menjadi kunci utama bagi pembangunan inklusif dan pemerataan karena mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Langkah tersebut, menurut Airlangga, merupakan salah satu wujud pelaksanaan arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan pemerataan pendapatan.
"Pemerataan pendapatan ini menjadi penting agar keseimbangan antar regional dapat tercapai agar seluruh kawasan Indonesia dapat berkembang dengan baik dan mendorong pemerataan," kata Airlangga. (dna/dna)
