Jelang Pilkada, Pesanan Atribut Partai di Pasar Senen Masih Sepi

Jakarta - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia pada tahun 2017 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2017. Pelaksanaan pemungutan suara digelar secara serentak pada tanggal 15 Februari nanti.

Kegiatan Pilkada sendiri tentu menimbulkan berbagai dampak, salah satunya pada pelaku bisnis bordir dan konveksi. Seperti pertokoan konveksi di Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Namun, menjelang 1 bulan Pilkada serentak ini beberapa pedagang mengaku masih sepi pesanan. Hal itu disampaikan salah satu pedagang, Revi yang ditemui detikFinance di blok 3, lantai 1.

"Pilkada jauh lebih sepi pesanan, tidak ada separuhnya kalau dibanding Pilpres kemarin," ujar Revi, di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017).

Foto: Yulida Medistiara-detikFinance

Menurutnya, hal ini terjadi karena telah banyak pedagang lain yang membuka percetakan sehingga pemesanan tidak hanya di Pasar Senen saja.

"Kalau dulu lumayan sampai lembur-lembur, kalau sekarang paling pulang sore. Pesanannya alhamdulillah ada saja, tapi sekarang sudah banyak yang buka percetakan, jadi dimana-mana," ungkapnya.

Foto: Yulida Medistiara-detikFinance

Hal serupa juga dikatakan pedagang lain, Andi yang membuka kios di blok 1 lantai 2. Andi mengatakan, menjelang Pilkada serentak ini sepi pemesanan dari calon maupun tim sukses dari calon yang akan berlaga di Pilkada.

"Sepi, memang tidak ada pesanan dari calon dan timsesnya. Beda dari tahun kemarin ada Pilkada serentak juga masih ada lah sedikit tapi kalau tahun sekarang agak parah," ujar Andi.

Foto: Yulida Medistiara-detikFinance

Menurutnya, kemungkinan karena keadaan ekonomi yang melemah. Ia juga mengatakan, jika biasanya terdapat orderan dari banyak daerah, tetapi saat ini jarang terjadi.

"Di Pasar Senen ini saya lihat jarang, enggak seperti biasanya. Satu calon minimal untuk Bupati sama Gubernur itu minimal dia bikin kaos 50.000 paling dikit kalau tahun ini sedikit, biasanya untuk RT RW kadang ada, kadang ada tapi sekarang untuk calon gubernur saja tidak dapat," ungkapnya.

Foto: Yulida Medistiara-detikFinance

(dna/dna)