Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pemerintah membentuk tim adhoc alias khusus untuk menyiapkan kerja sama tersebut.
"Jadi sementara ini kami akan membuat suatu panitia adhoc, yang kelembagaannya yaitu Satker (Satuan Kerja). Selain dari Kemenhub, kita juga akan merekrut profesional-profesional yang mengerti mengenai harbour, kemaritiman, legal, bisnis maritim. Kita masukkan ke dalam Adhock itu," katanya saat ditemui usai melakukan Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (16/1/2017).
"Kita harapkan adhoc itu yang memberikan suatu 'tuntunan' progres proyek ini. Nanti pada saatnya, sudah ada, tinggal kita bridge saja. Jadi tidak ada kevakuman tentang konten dari Patimban itu," tutur dia.
Pembangunan pelabuhan ini sendiri nantinya akan melibatkan satu perwakilan perusahaan swasta nasional. Menurut Budi, definisi dari swasta nasional tidak terbatas pada perusahaan swasta saja, melainkan juga BUMN.
"Kalau saya menginterpretasikan BUMN juga swasta. Mungkin bisa sama-sama. Mungkin BUMN jangan dominan lah," ungkapnya.
Pemerintah sendiri menginginkan perusahaan patungan yang dimaksud bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat, sehingga konstruksi bisa segera dilakukan pasca ditandatanganinya kontrak nanti.
"Kami minta akhir 2017 sudah mulai konstruksi. Karena kita ingin, tahap awal di 2019 itu sudah mulai dilakukan operasi tahap awal," ujarnya.
"Katakanlah kita mulai dengan car terminal. Car terminal kan syarat untuk draftnya enggak begitu panjang. Jadi kita bisa lebih awal. Karena percepatan proyek itu penting, karena itu akan memberikan manfaat atau return yang lebih cepat," pungkas dia. (hns/hns)
