"Alokasi KKP 2016 setelah dilakukan self blocking sebesar Rp 7,53 triliun, data sampai dengan 12 Januari 2017 realisasi APBN KKP mencapai 85,25%," ujar Susi, di Komisi IV DPR, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan permasalahan terkait penyerapan anggaran tersebut. Pertama, proses e-katalog pengadaan kapal perikanan memerlukan waktu 6 bulan. Kedua, sebagian galangan kapal mengurangi bahan baku sehingga tidak dapat memenuhi target yang ditentukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keempat Dirjen pengelolaan laut terdapat penundaan penggunaan pinjaman luar negeri akhirnya restrukturisasi pinjaman luar negeri," ujar Susi.
Selain itu, Susi juga menjelaskan beberapa capaian yang berhasil dilakukan KKP selama 2016. Antara lain, bantuan nelayan 742 kapal, 7012 alat tangkap, 409 ribu penerima asuransi nelayan,17 ribu sertifikat hak atas tanah nelayan, bantuan pembudidaya ikan 181 juta benih ikan, dan bantuan 1091 paket kebun bibit rumput laut.
"Bantuan 701 sarana budidaya rumput laut, 410 kincir air, 100 paket percontohan mina padi, 84 paket pakan mandiri, 202 keramba jaring apung, 60 paket budidaya kerang, 39 ekskavator, 159 bantuan input produksi budidaya di 15 SKPT, dan lainnya," kata Susi.
Beberapa fasilitas yang diberikan KKP untuk pengolahan hasil pemasaran ikan, antara lain 17 single cold storage, 8 pabrik rumput laut, 6 gudang rumput laut, 4 sentra kuliner, 2 pabrik tepung dan 2 pasar terintegrasi.
Sementara itu, untuk program tahun 2017, KKP akan memfokuskan pada sentra perikanan tangkap berupa bantuan kapal 70 GT dan 100 GT, bantuan pengganti cantrang. Serta bantuan benih, bantuan kartu budidaya bantuan sarana produksi, dan lainnya.
(hns/hns)











































