Menteri PUPR Yakin Merak-Surabaya Tersambung Tol di 2018

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pembebasan lahan pembangunan jalan tol Trans Jawa sepanjang 661 km dari Merak-Surabaya telah mencapai 91%. Melihat progres pembebasan lahan tersebut, dirinya optimistis jalan tol Trans Jawa bisa tersambung pada tahun 2018.

"Kami yakin Tol Trans Jawa pada 2018 bisa tersambung seluruhnya," ujar Basuki kepada wartawan usai rapat percepatan pembebasan Lahan untuk pembangunan jalan tol bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, seperti terngkum dalam keterangan tertulis Jumat (20/1/2017).

Basuki mengungkapkan progres ruas tol Trans Jawa yang belum tersambung saat ini yakni ruas Batang-Brebes-Semarang sepanjang 152 km, pembebasan lahannya telah mencapai 92% dan tinggal memproses pencairan pembayaran sehingga dua minggu ke depan akan rampung 100%.

"Sementara ruas tol Semarang-Salatiga dan Salatiga-Solo sudah 100% pembebasan lahannya. Ruas tol Solo-Kertosono-Ngawi sepanjang 180 km ditargetkan pembebasan lahannya akan selesai pada Februari ini," ujar Menteri Basuki.

Pekerjaan Tol Trans Jawa Foto: dok. Kementerian PUPR

Secara umum dari hasil rapat tersebut, menurut Basuki, penanganan lahan tidak terdapat masalah sehingga pembangunan dapat dikerjakan sesuai rencana.

Menteri Basuki mengaku sangat terbantu dengan adanya dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang terserap untuk proyek jalan tol hingga Desember 2016 sebesar Rp 15,75 triliun.

Pekerjan Tol Trans Jawa Foto: dok. Kementerian PUPR

"Untuk di 2017 dana talangan LMAN sebesar Rp 20 triliun yang dialokasikan untuk tol sebesar Rp13 triliun, sementara sisanya untuk pelabuhan, kereta api dan lainnya," ungkapnya.

Selain terbantu dengan adanya dana talangan, Menteri Basuki juga mengapresiasi kerjasama yang semakin baik kepada Kementerian ATR dan Mahkamah Agung yang ikut mendorong pembebasan lahan.

Jalan Tol Trans Jawa Foto: dok. Kementerian PUPR

(dna/dna)