Mengacu pada kebijakan itu, maka pemberantasan illegal fishing terus dilakukan tanpa henti. Sehingga memastikan laut Indonesia hanya dikuasai oleh orang Indonesia sehingga memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.
"Penegakan hukum illegal fishing di Indonesia selama ini telah memberikan beberapa hasil yang luar biasa, yang memberikan satu gambaran bahwa Indonesia punya harapan menjadikan laut kita sebagai masa depan, sesuai dengan visi pemerintah," ujar Susi dalam sambutan pada acara pelantikan Dirjen PSDKP, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (20/1/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada seluruh jajaran di Ditjen PSDKP, Susi menekankan, negara harus melindungi nelayan-nelayan tradisional, bukan malah 'bermain mata' kepada para pelaku illegal fishing. PSDKP harus mampu mengawasi, sehingga apa yang ada terjadi di laut menjadi seimbang dan juga melindungi ekosistem laut yang ada.
"Kredibilitas dari semua penjaga-penjaga laut ini lebih penting daripada armada, daripada kemampuan logistik lainnya. Manusia yang menjaga ini sangat penting kita pastikan, bahwa mereka punya kredibilitas, integritas, dan tidak bisa dibeli. Mereka hanya loyal dan setia kepada negara. Sehingga semua negara segan dan tidak berani melakukan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya," ungkap Susi.
Hal ini, kata Susi, sesuai pesan Presiden Jokowi pada awal tahun ini dalam Rapat Terbatas di kabinet, bahwa pemerintah harus memperhatikan keberpihakan kepada yang lemah dan tidak mampu, sehingga mengurangi angka gini ratio (kemiskinan) Indonesia.
"Jangan sampai mereka (nelayan tradisional) kalah oleh para pemain-pemain jaring-jaring pukat dan trawl yang merusak lingkungan dan menghabiskan Sumber Daya Alam," ucap Susi.
"Pesan Presiden bukan kata yang sederhana. Itu mengartikan bahwa laut harus kita jaga untuk tetap banyak ikannya, untuk bisa diambil turun temurun generasi ke generasi," pungkasnya. (hns/hns)











































