Isu SARA dan Radikalisme Tak Pengaruhi Ekonomi RI

Jakarta - Isu SARA berembus cukup kencang belakangan ini, khususnya menjelang Pilkada DKI Jakarta. Namun, pemerintah memastikan, hal ini tidak mengganggu perekonomian nasional.

Menurut Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian bidang Pembangunan Daerah, Bobby Rafinus, mengatakan hanya gejolak ekonomi global yang bisa mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Di sisi lain, isu SARA sempat membuat sentimen negatif di pasar modal

"Masalah ini masih pada sentimen di tingkat pasar modal dan pasar keuangan, belum masuk ke perekonomian secara umum," kata Boby dalam acara diskusi SARA, Radikalisme, dan Prospek Ekonomi 2017, di Jakarta, Senin (23/1/2017).

"Untuk ikut atasi dampak lebih jauh dari SARA. sekarang ini sekalian dukung program yang jaga stabilitas ekonomi secara umum, seperti inflasi, kinerja APBN, dan pembayaran, selain itu, juga program ekonomi berkeadilan, bagaimana aset yang ada bisa dinikmati sebagian masyarakat kita," lanjut Bobby.

Yang jelas, pemerintah telah dan sedang mengatasi penyebaran isu SARA dan masalah radikalisme ini. Salah satunya dengan menyelenggarakan program vokasional atau latihan kerja.

Sehingga bisa mencegah sekaligus menarik lebih banyak orang, khususnya anak muda, untuk tidak terlibat dalam kegiatan radikal. Selain itu mereka juga bisa memiliki keterampilan yang mumpuni sehingga bisa masuk ke dunia kerja.

"Bersama Kementerian Tenaga Kerja kembangkan vokasional untuk bisa memberikan alternatif kepada tenaga kerja yang mayoritas SD, SMP," tutur Bobby. (hns/hns)