Menaker Minta Isu Pekerja China Serbu RI Tak Dibesar-besarkan

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri mengimbau kepada seluruh kalangan untuk tidak membesar-besarkan isu Tenaga Kerja Asing (TKA), khususnya yang berasal dari China. Sebab, secara statistik, jumlah TKA pada saat ini sebesar 74 ribu orang, lebih rendah jika dibandingkan dengan di 2011 yang mencapai 77 ribu orang.

"Dulu tidak ada yang ribut seperti ini. Ini ada persoalan yang berbeda, kenapa ini muncul," kata Hanif di acara Diskusi Sara, Radikalisme dan Prospek Ekonomi 2017 di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menurutnya, isu TKA China menyerbu Indonesia itu dibesar-besarkan dan menjadi komoditas politik. Sehingga, membuat keresahan bagi banyak tenaga kerja di Indonesia.

Menurutnya, jika salah satu daerah Indonesia terdapat TKA China yang jumlahnya hanya puluhan atau ratusan orang itu tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, tidak ada bedanya dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di seperti Malaysia, Hong Kong dan lain sebagainya.

Bahkan, jika ada TKA asal China yang melakukan transaksi di Indonesia menggunakan yuan juga merupakan hal yang tidak perlu dibesar-besarkan.

"Misal kalau lihat orang China transaksi pakai yuan, so what? sama aja saya saja di Mekkah transaksi pakai Rupiah, di Batam transaksi pakai dolar Singapura, wajar aja kita aja kalau shalat ied, di Taiwan, Hong Kong, atau 17 Agustus, 30 ribu orang kumpul di Victoria Park," jelasnya.

"Jadi ini bukan fakta dalam arti bahwa sebesar itu. Faktanya ada, peristiwa ada, tapi sudah diolah, secara hiperbolis, sehingga berpotensi timbulkan isu SARA dalam politik kita," sambungnya.

Oleh sebab itu, Hanif meminta masalah TKA dan mengenai TKA jangan terlalu dibesar-besarkan. Sebab, meskipun investor asing mendapat pekerjaan proyek pemerintah, dapat dipastikan akan menggunakan tenaga kerja lokal atau asal Indonesia.

Saat ini, pemerintah memberikan pelatihan vokasional agar para tenaga kerja di Indonesia memiliki keterampilan yang mampu bersaing dengan TKA.

Pasalnya, dari 125 juta angkatan kerja, 60% tenaga kerja Indonesia hanya lulusan SD dan SMP, atau belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar industri besar.

"Dia buat masuk pasar tenaga kerja susah, tidak punya kompetensi, wirausaha tidak ada modal, mau masuk SMK, ketuaan. Tapi pemerintah handle misalnya dengan peningkatan akses dan mutu pelatihan kerja," kata dia (hns/hns)