Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi 2006 Sebesar 6,1%

Jakarta - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2006 sebesar 6,1 persen. Untuk itu peran swasta untuk meningkatkan investasi sangat dibutuhkan.Hal ini disampaikan oleh Menkeu Jusuf Anwar dalam pidatonya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Gedung Bappenas, Jl Taman Suropati, Jakarta, Rabu (13/4/2005)."Peran sektor swasta akan lebih ditingkatkan untuk mengangkat investasi di-core business-nya. Untuk itu kebijakan fiskal akan diarahkan untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif," ujar Menkeu Jusuf Anwar.Sasaran indikator ekonomi makro dalam tahun 2006 diantaranya adalah: Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,5 persen tahun 2005 menjadi 6,1 persen, inflasi ditargetkan berada dalam kisaran 5,5 persen, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil dengan kecenderungan menguat yakni ditargetkan Rp 8.800 per US$ 1.Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kebijakan fiskal tahun 2006 akan lebih banyak berkaitan dengan upaya untuk terus menurunkan defisit APBN dan mengurangi tingkat rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto). Secara spesifik, tantangan kebijakan fiskal pada dasarnya mencakup 4 aspek yakni: Pertama, optimalisasi penerimaan negara baik dari pajak maupun penerimaan bukan pajak. "Tax ratio pajak terhadap PDB diharapkan mencapai 12,3-12,5 persen. Ini berarti melebihi dari target rencana RPJM yakni 11,6 persen," jelas Menkeu.Kedua, kebutuhan pembiayaan anggaran yang membengkak dimana diperkirakan akan mencapai 3,2-3,6 persen dari PDB. "Kebutuhan pembiayaan itu diperlukan untuk menurunkan defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 0,8 persen pada 2005 menjadi 0,5-0,7 persen pada 2006. Untuk memenuhi kewajiban pokok utang jatuh tempo yang meningkat menjadi 2,6-2,8 persen dari PDB," katanya.Oleh karenanya pemerintah akan merumuskan strategi pembiayaan dan anggaran yang tepat, terkendali dan managable untuk menurunkan stok utang terhadap PDB yakni dari 47,5 persen pada tahun 2005 menjadi 42,5-43,3 persen.Ketiga, semakin terbatasnya sumber-sumber pembiayaan anggaran. "Penjualan aset-aset PPA tidak bsia diharapkan karena terus berkurang, privatisasi BUMN juga tidak bisa karena lebih diarahkan pada restrukturisasi. Penerbitan SUN juga tidak bisa terlalu berlebihan karena akan mempengaruhi kemampuan dan daya serap pasar," urainya.Keempat, kebutuhan belanja negara yang akan semakin meningkat. Program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias memerlukan penanganan lebih lanjut sehingga kebutuhan belanja diperkirakan akan semakin meningkat. Selain itu peningkatan belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang dan belanja daerah merupakan bagian dari belanja negara yang tidak dapat ditunda.Harga MinyakHarga minyak dalam RAPBN 2006 akan tetap pada kisaran US$ 35 dolar per barel. Menurut Menkeu, meskipun banyak yang mengkritik angka ini terlalu rendah tetapi angka ini adalah rata-rata setahun."Kalau dinaikan US$ 50 enak di bapak (daerah penghasil minyak), tapi tidak enak di pusat," kelakar Menkeu.Namun menyangkut angka ini menurut Menkeu, akan tetap dibahas terlebih dahulu dengan anggota DPR. "Angka US$ 35 per barel itu sudah meratifikasi kenaikan harga kemarin meskipun sekarang harga minyak di atas US$ 50 per barel. Kita dengar nanti pendapat dewan. Pokoknya lihat hasil diskusi, kan nggak bisa hitungan sepihak. Dari hasil exercise kita itu harganya US$ 35 per barel," tegas Menkeu. (san/)