Pemerintah Tak Ingin Lagi Ulangi Kesalahan Dalam Kelola APBN

Jakarta - Pemerintah tidak ingin lagi adanya pemangkasan anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Maka dari itu APBN harus dikelola dengan benar dan tepat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Pemerintah terpaksa melakukan pemangkasan anggaran belanja pada APBNP 2016 sebesar Rp 133,8 triliun. Pemangkasan ini mencakup anggaran belanja Rp 65 triliun di kementerian/lembaga (K/L), serta transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.

Suahasil menyebutkan, 2017 pemerintah akan menjalankan atau merealisasikan APBN sebaik mungkin dengan memastikan target yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPR tercapai.

Meskipun, ekonomi global masih menyimpan banyak tantangan bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, belum lama ini Presiden AS Donald Trump ingin menerapkan kebijakan 'America First'.

"Kami bisa bilang tahun ini jalankan APBN kami upayakan semaksimal mungkin tanpa banyak instruksi, kan tahun lalu tiba-tiba pemotongan anggaran. Tahun ini enggak ada kaget-kaget itu memberi confident bagi perekonomian. Itu tugas Kemenkeu," kata dia.

Dia menyebutkan, pemerintah akan tetap menjaga asumsi makro yang telah ditetapkan pada APBNP 2017. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,1%, inflasi 4%, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS atau kurs Rp 13.300, suku bunga SPN 3 bulan 5,3%, harga minyak dunia USD 45 per barel, lifting gas sebanyak 1,15 juta barel setara minyak per hari, dan lifting minyak 815 ribu barel per hari.

"Ada potensi masukannya tambahan penerimaan. Dari bulan ke bulan kami antisipasi," jelasnya

(mkj/mkj)