Follow detikFinance
Jumat 27 Jan 2017, 16:20 WIB

Uji Materi UU Peternakan Diajukan ke MK Sejak Oktober 2015

Muhammad Idris - detikFinance
Uji Materi UU Peternakan Diajukan ke MK Sejak Oktober 2015 Foto: Ari Saputra
Jakarta - Asosiasi peternak yang tergabung dalam Dewan Peternakan Nasional (DPN) mengajukan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Ketua umum DPR, Teguh Boediyana, uji materi diajukan ke MK sejak 16 Oktober 2015.

Lantas, sudahkah putusan MK terhadap uji materi UU itu keluar?

"Ini belum ada kepastian, sampai sekarang putusan belum keluar, masih judicial review. Padahal kita sudah memasukkan perkaranya ke MK sejak Oktober 2015, sudah berapa bulan itu," kata Teguh kepada detikFinance, Jumat (27/1/2017).

Selain itu, dirinya mempertanyakan pemerintah yang tetap melakukan impor daging dari negara zone based, seperti impor daging kerbau India di saat proses uji materi UU Peternakan di sedang bergulir di MK.

"Di era ini proses kebijakan impor daging tidak sesuai, karena pemerintah tetap memasukkan daging dari negara yang belum bebas PMK. Padahal UU yang kita gugat masih tahap judicial review," kata Teguh.

UU Peternakan digugat ke MK karena membolehkan impor sapi bakalan maupun daging berdasarkan zone based.

Sistem zone based memperbolehkan impor sapi atau kerbau dari dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), namun dengan sejumlah persyaratan. Berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni country based yang hanya membuka impor dari negara-negara yang sudah terbebas dari PMK seperti Australia dan Selandia Baru.

Sedangkan tujuan gugatan ini, menurut Teguh, untuk melindungi peternak dari serangan PMK.

"Konteks kita gugat untuk melindungi peternak kita dari peternak. Kita ingin negara tidak mengimpor ruminansia dari negara zona based," ujar Teguh

Berikut ini pasal-pasal UU nomor 41 tahun 2014 yang digugat ke MK:

Pasal 36 C ayat 1
Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.

Pasal 36 C ayat 3
Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:
a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia;
b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan
c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.

Pasal 36 D ayat 1
Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C harus ditempatkan di pulau karantina sebagai instalasi karantina hewan pengamanan maksimal untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 36 E ayat 1
Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan. (idr/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed