Pemerintah Siap 'Balapan' Tarik Investor Dengan AS

Jakarta - Pemerintah Indonesia memastikan investasi menjadi prioritas guna menjaga perekonomian nasional. Hanya saja, upaya menarik investor ke dalam negeri masih terbayang-bayang kebijakan global seperti Amerika Serikat (AS).

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah (RKAP) 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi sebesar 8%.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menyebutkan, pemerintah harus 'balapan' dengan AS dalam menarik minat investor. Pasalnya, AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump tengah menjadi perhatian khusus para investor, terutama kebijakan 'America First' atau mengutamakan AS.

"Belakang ini banyak perhatian investor beralih ke Washington DC dan kebijakan baru di sana, kita juga nggak boleh kalah dengan terobosan atau gebrakan yang tetap menarik investor," kata Thomas di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Thomas mengaku, pemerintah masih optimis dapat menarik investor masuk ke Indonesia. Apalagi, realisasi investasi nasional pada 2016 103% atau melebihi dari target. Momentum tersebut, kata Thomas, jangan sampai hilang. Meskipun tren dunia saat ini masih terfokus dengan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh Donald Trump.

Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan pemerintah salah satunya dengan deregulasi atau pemangkasan jalur administrasi pada birokrasi pada sektor investasi.

"Jadi kita harus mendorong atau menggiring investasi ke sektor yang berorientasi ekspor, tapi mungkin kita harus pikirkan lagi terobosan apalagi yang bisa kita implementasikan supaya Indonesia tetap menarik di mata investor," tambahnya.

Dia mengambil contoh, seperti deregulasi pada kebijakan kontrak bagi hasil alias gross split. Di mana, pemangkasan administasi akan memberikan dampak positif bagi investor di sektor minyak dan gas.

Tidak hanya itu, kata Thomas, Donald Trump juga telah merilis kebijakan baru executive order yang mana setiap kementerian dan lembaga di AS menerbitkan kebijakan baru maka harus ada dua perizinan atau aturan yang harus dihapus.

"Jadi memang ini seperti balapan, kita harus genjot momentum supaya enggak kalah pamor, enggak kalah di lingkup internasional, di kalangan investor," ungkapnya.

Thomas mengaku, proses birokrasi atau administasi dalam perizinan di Indonesia masih sangat rumit. Oleh karenanya, diterbitkan paket kebijakan deregulasi. Sehingga, momentum ini juga jangan sampai kalah cepat dengan kebijakan deregulasi yang akan diimplementasikan Donald Trump.

"Jadi itulah yang namanya persaingan, persaingan itu dibebani deregulasi, sekarang Trump sudah menggulirkan bola dia mau menderegulasi besar-besaran, syukur kita sudah mulai duluan, kita harus jaga momentum deregulasi itu," kata dia.

Lanjut Thomas, pemerintah telah menyiapkan beberapa upaya agar tetap dapat menarik investasi ke Indonesia. Hanya saja, Mantan Menteri Perdagangan ini belum ingin membeberkannya.

"Pasti dong ada, areanya yang sektor yang berorientasi ekspor, dan kemudian padat karya itu sudah pasti sektor jasa, contohnya yang jelas pariwisata, menghasilkan devisa karena wisman asing pasti membayar pakai devisa, kedua sektor jasa orang semua, ini sektor prioritas," tukasnya.

(mkj/mkj)