Kementerian PU Libatkan Kontraktor Kecil Bangun Infrastruktur Sejak 2015

Jakarta - Presiden Joko Widodo secara gamblang meminta kepada para menteri kabinet kerja dan juga kepala lembaga untuk melibatkan kontraktor kecil dalam merealisasikan suatu program pembangunan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, instansi yang dipimpinnya sekarang sudah menerapkan aturan mengenai porsi proyek yang dikerjakan oleh kontraktor besar dan kontraktor kecil.

"Pekerjaan yang di bawah 50 miliar tidak boleh di lakukan oleh BUMN, kedua BUMN tidak boleh melakukan KSO antar BUMN. Jadi kalau misalkan kerjakan bendungan Waskita Karya tidak boleh KSO dengan Hutama Karya. Harus KSO tidak boleh sendir tapi harus ber KSO dengan perusahaan swasta nasional, kalau bisa perusahaan swasta lokal," kata Basuki di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Lanjut Basuki, Kementerian PUPR juga telah membuat beberapa paket pekerjaan ditujukan kepada sektor pada karya yang tidak harus ditenderkan. Misalnya, irigasi dalam skala kecil.

"Jadi uangnya langsung ke PPPA (Perkumpulan Petani Pemakai Air). PPPA kita bina, kita jadikan bahan hukum," tambahnya.

Proyek yang bisa dikerjakan langsung oleh sektor padat karya, adalah proyek yang nilainya sesuai dengan aturan yang berlaku di bawah Rp 200 juta.

Bahkan, kata Basuki, instruksi Presiden Joko Widodo untuk melibatkan kontraktor kecil sudah dimulai 2015 hingga saat ini.

"Jadi instruksi presiden itu sudah saya laksanakan, gimana caranya? Mulai pemaketannya, policy-nya siapa yang boleh ikut tender, termasuk yang padat karya," tukasnya. (dna/dna)