Kepala Biro Perencanaan Kementan, Kasdi Subagyono, mengatakan ada 2 permasalahan paling pelik untuk mencapai swasembada kedelai yakni lahan yang sempit, serta harga kedelai yang tidak menguntungkan petani. Di sisi lain, ketergantungan pada kedelai impor saat ini juga sangat besar.
"Kedelai ini paling sulit (swasembada), karena produksinya baru 890.000 ton, bandingkan dengan kebutuhannya setahun 2,7 juta ton. Masih kurang banyak sekali, jadi harus impor terus," ucap Kasdi kepada detikFinance ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk mengatasi harga, sebenarnya pemerintah lewat Kementerian Perdagangan, telah merilis harga acuan kedelai lokal, namun hal itu belum terealisasi optimal di lapangan.
"Kan sebenarnya sudah ada Permendag Nomor 63 Tahun 2016, harga lokal Rp 8.500/kg sampai Rp 9.200/kg. Kalau dijual di harga itu sebenarnya sudah BEP (balik modal) petani. Bagaimana membuat petani untung, pengusaha tahu tempe enggak rugi, konsumen enggak beli mahal, itu susah sekali ngurusnya," terang Kasdi.
Dia melanjutkan, program swasembada kedelai sendiri baru bisa dilakukan pada tahun 2020. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan anggaran Kementan, serta konsentrasi alokasi sumber daya pada komoditas jagung.
"Kalau sesuai target tahun 2020. Itu target kami insya Allah bisa. Untuk sekarang konsentrasi masih di jagung, padi sudah jalan, karena APBN terbatas," ujar Kasdi.
Data Kementan sendiri, produksi kedelai pada tahun lalu sebesar 980.000 ton, turun dibandingkan dengan produksi pada tahun 2015 yakni 960.000 ton. Sementara untuk impor kedelai setiap tahun rata-rata hampir mencapai 2 juta ton, sebagian besar berasal dari Amerika Serikat (AS). (idr/ang)











































