Cerita Kepala BKPM, Jokowi Minta Setiap 3 Bulan Harus Ada Progres

Batam - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengakui para menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah di bawah Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dituntut untuk memberikan kerja nyatanya setiap dua hingga tiga bulan sekali.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara peluncuran layanan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) di Batam, Jumat (3/2/2017).

"Presiden Jokowi menuntut setiap dua sampai tiga bulan, selalu harus ada milestone. Harus ada terobosan konkrit. Jadi setiap dua bulan, harus ada kelihatan kemajuan," ungkapnya.

Hal tersebut menurut Thomas dilakukan agar pekerjaan yang telah dilakukan benar-benar terbukti efektif dan bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

"Mungkin saya bisa sedikit berbagi. Tiga hari lalu, kami Sidang Kabinet Paripurna di istana negara, sudah mulai membicarakan rencana kerja dan anggaran 2018. Itu membuat cukup banyak orang bingung. Ini baru awal 2017, sudah ngomong rencana kerja 2018," tutur dia.

Salah satu terobosan yang juga dibuat oleh pemerintah adalah sejumlah Paket Kebijakan Ekonomi dan deregulasi guna mendorong tumbuhnya investasi. Ia bercerita bagaimana layanan izin berinvestasi diubah dari yang hitungan sembilan bulan, kini menjadi hanya 3 jam melalui layanan Izin Investasi 3 Jam.

"Klik ini ide awalnya dari Presiden. Awalnya ini urus izinnya sembilan bulan. Lalu diubah jadi enam bulan ternyata bisa. Lalu ditanya lagi, bisa enggak diubah lagi dari tiga bulan ke enam minggu. Memang enggak ada alasan enggak bisa. Kemudian kenapa enggak enam hari, bahkan kenapa enggak bisa tiga jam. Jadi perlu ada terobosan-terobosan seperti itu," terangnya.

"Kami akan terus kembangkan ini. Ekspektasi presiden setiap 2-3 bulan harus ada kemajuan yang konkrit. Jangan sampai kita kehilangan momentum," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BKPM, sejak diluncurkannya layanan KLIK pada Januari 2016 lalu, ada 82 proyek yang sudah memanfaatkan layanan KLIK dengan nilai kontrak mencapai Rp 121,7 triliun. (hns/hns)