1,4 Juta Masyarakat Dapat Bantuan Pangan Non Tunai Rp 110.000

Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, menggelar rakor program bantuan pangan non tunai dengan sejumlah menteri. Rapat tersebut memutuskan tahun ini pemerintah akan memberikan bantuan kepada 1,4 juta kelompok penerima manfaat (KPM).

"Tahun 2017 akan dimulai bantuan dengan layanan keuangan digital kepada 1,4 juta penerima," kata Puan, di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

Penyaluran bantuan ini bekerja sama dengan perbankan BUMN dengan kartu yang disebut kartu combo atau pemegang kartu keluarga sejahtera.

"E-Warung ini ada E-Warung KUBE PKH (Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan), ada juga melibatkan agen-agen warung yang melibatkan bank sebagai agen bank dari Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk keuangan inklusif) dan Laku Digital yang mana kelompok penerima manfaat akan membawa kartu yang kita sebut sebagai kartu kombo atau pemegang kartu keluarga sejahtera dan menukarkan bahan pangannya,", kata Puan.

Di tempat yang sama Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan, setiap warga nantinya akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp 110.000 yang di top up dari kartu khusus yang dibagikan. Bantuan ini akan diberikan satu bulan sekali.

"Bantuan pangan akan di top up Rp 110.0000. Kalau tidak digunakan tidak hangus," kata Mensos Khofifah.

Kartu tersebut bisa digunakan di E-Warung yang bisa digunakan oleh penerima bantuan membeli sejumlah barang komoditas seperti gula, beras, minyak.

Khofifah menyebut dengan asumsi rasio E-Warung melayani 150 KPM, maka dibutuhkan sekitar 10.753 unit e-warung.

Pada tahap persiapan pelaksanaan bantuan pelangan non tunai (BPNT) ini, pemerintah akan menyalurkan bantuan di 45 kota dan 6 kabupaten. Khofifah menyebut belum semua kabupaten maupun kota yang bisa menerima bantuan karena tahun ini hanya mendapat DIPA Rp 1,6 triliun.

"Penerimanya ada di 45 kota," kata Khofifah. (ang/ang)