Pembiayaan Belum Jelas, LRT Jabodebek Harus Beroperasi 2019

Jakarta - Skema pembiayaan proyek transportasi Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) sampai saat ini belum jelas. Meski begitu, proyek bernilai Rp 23 triliun ini harus rampung 2019.

Proyek LRT Jabodebek sudah dikerjakan dan ditalangi oleh PT Adhi Karya Tbk, namun BUMN konstruksi ini butuh suntikan dana untuk meneruskan proyek. LRT ini harus dibiayai oleh APBN, namun APBN tidak sanggup. Pemerintah saat ini masih membahas skema pembiayaannya.

Pembiayaan lewat APBN ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016, tentang perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, mengatakan ada kemungkinan Perpres diubah, karena adanya perubahan skema pembiayaan.

"Nanti akan ada penyesuaian Perpresnya (Peraturan Presiden) untuk itu," ungkap Sugihardjo, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Walau demikian, ia mengatakan jika target penyelesaian dari proyek kereta ringan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan.

"Target penyelesaian enggak boleh meleset. Apa yang dicanangkan bisa terlaksana. Jadi LRT Jabodebek awal 2019 sudah operasi. LRT Palembang Juni 2018," tuturnya.

Pembangunan LRT dibagi menjadi dua tahap dengan masing-masing tahapan terdiri dari tiga lintas pelayanan, yakni tahap pertama meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas. Adapun tahap dua lintas pelayanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol. (wdl/wdl)