LRT Jabodebek yang nilainya Rp 23 triliun ini, masih ditalangi oleh Adhi Karya. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 tentang LRT Jabodebek, disebutkan proyek ini akan dibiayai oleh APBN. Namun ternyata, APBN tak sanggup membiayai seluruhnya.
Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri membahas proyek ini. Jokowi ingin proyek LRT Jabodebek selesai paling lambat 2019. Sementara LRT Palembang harus selesai 2018.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan seperti itu (proyek monorel). Ini kan ada rapat-rapatnya supaya pembangunan ini berjalan," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Ia menjelaskan, pembahasan skema pembiayaan masih terus berlanjut untuk mendapatkan opsi yang terbaik.
"Ada yang di Perpres (Peraturan Presiden) itu kan Permen (Peraturan Menteri), ada PSO (Public Service Obligation), penjaminan, kemudian kerja sama dengan pihak lain, maksudnya BUMN dan anak perusahannya," kata dia.
"Itu kan nanti yang jelas akan dibuka kemungkinan-kemungkinan. Itu nanti mana yang pas, itu nanti tim ahli yang akan bekerja," sambungnya.
Lebih lanjut Hambra mengatakan, pemerintah bakal menyelesaikan atau memutuskan skema pembiayaan untuk proyek tersebut pada minggu ini.
"Bagi pemerintah kan bagaimana skema ini bisa dipakai supaya ini harus selesai. Itu tim ahli yang godok nanti. Minggu ini," kata dia.
Hambra pun mengatakan, pemerintah bakal terus mengejar target yang diberikan oleh Presiden Jokowi, yakni bisa selesai pada 2018. "Presiden kan sudah menetapkan harus selesai segera. (Target) Di 2018, itu tetap dikejar," tutupnya.
Pembangunan LRT dibagi menjadi dua tahap dengan masing-masing tahapan terdiri dari tiga lintas pelayanan, yakni tahap pertama meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas. Adapun tahap dua lintas pelayanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol. (wdl/wdl)