Luhut mengatakan, dirinya bersama dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri BUMN, Rini Soemarno; serta Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, bakal membuat bentuk pendanaan dari proyek LRT menjadi lebih fleksibel. Ini karena APBN memang tidak sanggup menanggung dana seluruh proyek.
"LRT pendanaannya saya kira kita bikin lebih fleksibel. Jadi kita cari bagaimana supaya pendanaan ini dari PSO (Public Service Obligation) jalan, terus dari penjaminan juga jalan, kemudian tadi lebih fleksibel kepada investor," ungkap Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Maka nantinya, kata Luhut, PT Adhi Karya Tbk yang telah ditunjuk pemerintah untuk mengerjakan proyek LRT sekaligus sebagai investor, dapat mencari pembiayaan yang sendiri supaya lebih fleksibel. Luhut juga mengatakan, hingga saat ini belum ada penambahan biaya dari proyek kereta ringan tersebut.
"Jadi Adhi Karya itu tak hanya sebagai kontraktor terus saja, tapi juga sekaligus investor. Penambahan biaya belum, kita masih berkisar antara Rp 23 triliun," terang Luhur.
Ia pun menargetkan, kalau proyek tersebut bisa selesai di awal 2019, sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)
"Kita tetap ingin selesai pada tahun 2019 first quarter (kuartal pertama). Sepertinya tercapai," tutupnya.
Pembangunan LRT dibagi menjadi dua tahap dengan masing-masing tahapan terdiri dari tiga lintas pelayanan, yakni tahap pertama meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas. Adapun tahap dua lintas pelayanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.
Berdasarkan Peraturan Presiden soal LRT, proyek ini harus dilaksanakan dengan dana dari APBN. Namun belakangan, diketahui nilai proyek LRT terlalu besar untuk ditanggung APBN sepenuhnya. (wdl/wdl)
