.webp)
Jalan yang telah tembus saat ini sebagian besar kondisinya masih sangat sepi, lantaran pembangunan jalannya membelah wilayah pegunungan, hutan, hingga sungai. Bahkan harus dibangun jembatan agar jalan bisa tetap tersambung.
Lantas, bagaimana keamanan bagi masyarakat yang akan melalui jalan ini? Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi Moerwanto, mengatakan dari segi keselamatan pengendara, pihaknya melakukan pengaturan batasan kecepatan berkendara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa dia hanya aman apabila dilalui oleh kecepatan sekian. Jadi kan itu ada lereng-lereng curam, harus dipasang pembatas juga untuk menjaga. Jadi kalau dia ngantuk, misalnya ke pinggir, itu engga jatuh ke jurang," ujar Arie saat berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Selasa (7/2/2017).
 Foto: Dok. Kementerian PUPR |
"Kami perbaiki juga nantinya misalnya desain sudut tanjakan kita, standar maksimum kan 12%, sekarang masih ada yang 15%. Tapi ini kalau mau diturunkan kan butuh effort yang besar, sehingga malah enggak tembus-tembus. Jadi kita tembuskan dulu, itu bertahap kita perbaiki. Kemudian kalau lalu lintasnya naik, kita perkuat pengerasan jalannya," tambahnya.
Lantas bagaimana dengan keamanan dari masyarakat setempat? Arie mengatakan, pihaknya secara bertahap akan membangun pemukiman baru di beberapa titik Trans Papua.
Selain itu dikembangkan juga kawasan pariwisata, sehingga kehidupan baru akan tercipta di wilayah yang dilalui.
"Makanya grand desain kita, supaya nantinya ada pemukiman-pemukiman nantinya di setiap jalan. Artinya setiap 50 km, dan terus dipersempit nanti jaraknya ada pemukiman. Itu yang kami sedang bicarakan dengan berbagai pihak, supaya mulai dikembangkan, sehingga aman," jelas Arie.
Namun demikian, sebelum berlangsungnya pengembangan wilayah, Arie mengatakan, saat ini masyarakat setempat yang melalui jalan yang telah tembus berkoordinasi untuk melalui jalan tersebut dengan beriringan, sehingga apabila ada kendala di tengah jalan, maka bisa dilakukan penanganan secara bersama-sama.
 Foto: Dok. Kementerian PUPR |
"Jadi di antara mereka, mereka berangkat 10 mobil. Karena takut juga kalau ada mogok di jalan. Dan itu atas inisiatif sendiri, komunikasinya membentuk sendiri. Saya juga surprise. Bagus sekali kalau ada inisiatif seperti itu," ucapnya.
Selain itu, dilakukan pula koordinasi dengan aparat keamanan. "Daerah Papua lebih banyak dikerahkan TNI. TNI kan punya peta sendiri. Jadi mereka sudah tahu bahwa yang mana daerah yang sudah aman," tukas Arie. (wdl/wdl)
