Cerita Darmin Soal Langkah Pemerintah Perbaiki Ekonomi RI

Jakarta - Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berbagai kebijakan dan deregulasi digulirkan. Kebijakan tersebut antara lain mengurangi subsidi BBM dengan mengalihkannya ke sektor lain yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial.

Langkah tersebut diambil untuk memperbaiki ruang fiskal di dalam APBN.

"Saya ingin mengingatkan kepada kita semua di bawah Presiden Jokowi kita sudah ambil langkah yang mantap dalam mengurangi subsidi BBM. Termasuk mengalokasikan ke sektor produktif seperti infrastruktur dan sosial," ujar Darmin dalam acara Mandiri Investment Forum 2017 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2016).

Selain itu, keterlibatan pihak swasta juga diberikan dalam menanamkan modalnya. Sejak 2015, pemerintah juga sudah menerbitkan 14 paket kebijakan ekonomi. Adanya paket kebijakan ekonomi ini, salah satunya memangkas waktu dalam pembangunan dan investasi di Indonesia.

"Memperbaiki daya saing dan menciptakan suatu lingkungan di mana investor dalam proyek-proyek yang besar mendapatkan untung yang baik," kata Darmin.

Dengan adanya 14 paket kebijakan tersebut, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia juga naik ke level 91 dari sebelumnya 106.

Darmin juga memamerkan berbagai pembangunan infrastruktur yang dikebut di era Jokowi. Mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga transportasi massal seperti MRT.

"Kita juga terus bangun infrastruktur seperti bandara, kereta api, jalan tol, MRT, pembangkit listrik selama dua tahun," ujar Darmin.

Pembangunan infrastruktur, lanjut Darmin, akan diteruskan merata di berbagai daerah. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada swasta untuk membangun infrastruktur.

"Kita akan teruskan pembangunan infrastruktur dan peran kepada pemerintah daerah untuk bisa bangun infrastruktur di masing-masing daerah. Pada saat yang bersamaan kebijakan memberikan insentif ke sektor swasta," tutup Darmin. (ang/ang)