APBN Tak Sanggup Biayai LRT, Bagaimana Jalan Keluarnya?

Jakarta - Pemerintah mengakui, dana APBN tak sanggup membiayai proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) senilai Rp 23 triliun. Namun proyek ini harus selesai paling lambat awal 2019.

Saat ini, proyek tersebut sudah berjalan dan ditalangi oleh kontraktornya yaitu PT Adhi Karya Tbk. Dana Rp 2 triliun sudah digelontorkan Adhi Karya, untuk membangun 500 tiang proyek ini. Skema pembiayaan proyek belum jelas, bahkan kontrak kerjanya belum ditandatangani.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengatakan pemerintah telah memiliki beberapa skema pembiayaan pada proyek LRT Jabodebek.

"Kami sedang melihat karena kita akan paket memanfaatkan penjaminan pemerintah, atau sebagian bisa mendapatkan dukungan APBN tapi mungkin PSO-nya. Yang pasti kita akan selesaikan tepat waktu," kata Rini, usai menghadiri acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Baca juga: https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3416415/awal-mula-adhi-karya-dapat-proyek-lrt-jabodebek

Pembiayaan lewat APBN sebenarnya telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Namun dalam perjalanannya, APBN dianggap tidak mampu membiayai.

Baca juga: https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3416466/500-tiang-proyek-lrt-jabodebek-sudah-terbangun

Oleh karena itu, Rini menegaskan, pemerintah akan mencari beberapa upaya skema pembiayaan bagi kontraktor Adhi Karya. Seperti upaya penerbitan sukuk yang nantinya akan dijadikan sebagai modal kerja.

"Instrumennya kami harapkan jaminan pemerintah sehingga bunganya lebih rendah. Nanti kita selesaikan dua hari lagi tahu," jelasnya.

Baca juga: https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3416551/ini-rute-lrt-jabodebek-yang-ditargetkan-selesai-akhir-2018 (wdl/wdl)