Jokowi Perlu Evaluasi Lagi Paket Kebijakan Ekonomi

Jakarta - Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Jilid I - XIV dinilai belum bisa terimplementasikan dengan baik. Oleh sebab itu, pemerintah dinilai belum bisa memaksimalkan banyak potensi untuk pertumbuhan ekonomi.

Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengungkapkan, pemerintah belum dapat memanfaatkan dengan baik momentum untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Itu karena, paket tersebut masih belum dapat terimplementasi secara maksimal.

"Pemerintah belum manfaatkan momentum untuk lakukan akselerasi pertumbuhan, padahal potensinya banyak. Banyak PKE yang tidak fokus dan tidak konsisten," ungkap Enny di Kantor INDEF, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Ia menjelaskan, PKE yang telah disusun oleh oleh pemerintah banyak yang keluar dari tujuannya dari pembentukan PKE itu sendiri. Hanya PKE I yang dinilai sesuai dengan tujuan, dan dapat menyasar tepat sasaran.

"Paket I kan ada satu fokus yang relatif jelas, pemerintah ingin tingkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Nah setelah itu dikeluarkan beberapa paket lagi. Tetapi kalau kita lanjutkan dari paket-paket mulai PKE II - III dan seterusnya banyak yang terputus dari target utamanya," terang dia.

Lebih lanjut Ia mengatakan, PKE yang telah disusun tersebut masih banyak yang belum terealisasikan dengan baik. Ia mencontohkan, implementasi atau ketentuan terkait harga gas untuk industri yang sampai saat ini belum terlaksana dengan baik.

"Contoh, ketika September 2015 peraturan harga gas untuk industri, itu sudah dari 2015, tapi ternyata ketentuan penentuan harga gas itu sampai hari ini pun enggak mampu direalisasikan. Artinya desain kebijakan tidak terencana dan tidak dikoordinasikan dengan kementerian teknis," kata dia.

Oleh sebab itu, Enny mengatakan, pemerintah perlu melakukan evaluasi kembali ke 14 PKE tersebut.

"Evaluasi 14 paket menjadi penting, supaya tidak menimbulkan distrust kalau kebijakan terlalu banyak sementara implementasi enggak ada, akan menyebabkan tingginya distrust mungkin ini juga kenapa investasi nggak tumbuh signifikan," tuturnya.

Sementara, Peneliti INDEF Abdul Manap Pulungan juga mengatakan, konsistensi kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi.

"Sekarang di Kementerian Koordinator Perekonomian udah berjalan 90%, tapi di lapangan enggak jalan kan. Di daerah malah justru acuh tak acuh melakukan kebijakan itu, karena memang sebagian besar tidak fit untuk kondisi daerah. Jadi pada saat kebijakan ditelurkan, daerah sebetulnya hanya pasif tidak mengetahui apa yang dilakukan," kata dia.

Ia menjelaskan, saat ini paket kebijakan ekonomi masih hanya terpusat di Jakarta saja. Padahal, kata dia, Produk Domestik Bruto (PDB) tidak hanya disumbang oleh Jakarta.

"Sekarang kan begini, di perekonomian Indonesia, yang pusat dikatakan Jakarta saja. PDB nya itu sekitar 25% terhadap total, sisanya itu kan di daerah. Kalau misalnya di daerah itu tidak jalan, artinya kontribusi dari paket itu tidak terlaksana dong. Tidak memberikan signifikan terhadap ekonomi daerah," tutur dia. (mkj/mkj)